JAKARTA &#8211; PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) siap menerbitkan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Aksi ini dilakukan setelah pemerintah menetapkan penyertaan modal negara (PMN) untuk BTN senilai Rp2 triliun.



Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, dari sisi modal, BTN merupakan salah satu yang paling rendah di antara bank-bank dalam skala yang sama atau di antara peers. Dalam beberapa tahun terakhir, bank pelat merah ini lebih mengandalkan capital tier 2 dengan penerbitan bond.



&#8220;Oleh karena itu, pemerintah ingin melakukan penguatan modal. Terlebih BTN merupakan bank prioritas karena menjadi penyalur kredit perumahan subsidi,&#8221; ujar Kartika


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/modernland-realty-mdln-raup-marketing-sales-rp341-miliar-pada-kuartal-i-2021/">Modernland Realty Raup Marketing Sales Rp341 Miliar pada Kuartal I-2021</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/waskita-karya-raih-kontrak-pembangunan-jalan-perbatasan-ri-malaysia-rp225-miliar/">Waskita Karya Raih Kontrak Pembangunan Jalan Perbatasan RI-Malaysia Rp225 Miliar</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/pengelola-hypermart-mppa-berpotensi-meraih-rp67085-miliar-lewat-private-placement/">Pengelola Hypermart (MPPA) Berpotensi Meraih Rp670,85 Miliar Lewat Private Placement</a></li>
</ul>


Menurut Kartika, usulan awal adalah rights issue dengan dengan total penghimpunan Rp5 triliun dan PMN di kisaran Rp3 triliun.



Namun, pihaknya mempertimbangkan opsi rights issue senilai Rp5 triliun dengan PMN Rp2 triliun. Ataupun dengan opsi lainnya, yakni rights issue di Rp3,3 triliun dengan PMN tetap di kisaran Rp2 triliun.



Opsi tersebut, lanjut dia, untuk mempertahankan porsi kepemilikan pemerintah dan diharapkan pemegang saham lain juga turut serta dalam rights issue tersebut.



Selanjutnya, BTN masuk dalam prioritas karena pemerintah ingin perseroan tetap aktif melaksanakan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pemerintah untuk mendukung program sejuta rumah.



&#8220;Ini krusial khususnya pasca-COVID-19 yang diharapkan dapat mendorong perumahan subsidi dengan target satu juta rumah yang dibeli masyarakat,&#8221; kata Kartika.



<h6>Pembiayaan Perumahan</h6>



Wakil Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



&#8220;Penambahan modal ini murni untuk mendukung bisnis BTN dalam rangka pemenuhan rumah rakyat yang jumlahnya terus meningkat,” ujar Nixon dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.



Nixon menerangkan, penambahan modal itu murni untuk menjaga rasio permodalan perseroan. Sedangkan aspek likuiditas dapat dipenuhi, baik melalui skema FLPP maupun melalui pengembangan dana pihak ketiga.



&#8220;Penyediaan KPR untuk memiliki rumah bagi segmen MBR ini membutuhkan penambahan modal, karena untuk menjaga ketentuan rasio permodalan atau CAR sebesar di atas 18 persen pada tahun 2024,&#8221; kata Nixon.



Dia menegaskan, sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, peran BTN sangat penting sebagai motor penggerak ekonomi khususnya dalam sektor properti. Apalagi sektor properti termasuk sektor yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi.



Menurut Nixon, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menetapkan setiap tahun BTN harus memenuhi pembiayaan perumahan sekitar 200.000-300.000 unit rumah hingga 2024. Dengan tugas yang diberikan pemerintah terhadap BTN tersebut tentulah membutuhkan modal yang tidak kecil.



Dia menyampaikan, selain untuk penyediaan KPR bagi MBR, BTN juga harus menyiapkan fasilitas kredit konstruksi bagi developer yang akan membangun perumahan subsidi. Hal ini dilakukan agar BTN juga bisa mengurangi angka backlog perumahan yang mencapai 11 juta unit.



&#8220;Dengan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600.000 unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4 juta-4,5 juta,&#8221; ujar Nixon.



<h6>Permintaan Hunian</h6>



Nixon menuturkan, minat pembelian rumah khususnya untuk rumah subsidi masih tetap terjaga selama pandemi COVID-19. Permintaan juga masih tumbuh untuk rumah non subsidi dengan harga sekitar Rp 300 juta.



Hal tersebut, lanjut Nixon, dikarenakan rumah adalah kebutuhan pokok, apalagi permintaan rumah juga didorong adanya pernikahan baru setiap tahunnya.



&#8220;Walaupun pandemi orang tetap akan membeli rumah terutama untuk ditempati bagi pasangan baru, jadi yang mau beli rumah tetap ada,&#8221; kata Nixon.



Seperti diketahui, Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2 triliun untuk BTN. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai usulan PMN untuk BTN pada 2022 adalah Rp2 triliun. (LRD)

LAILA.png

Nasabah melakukan transaksi di teller kantor pusat Menara BTN, Gajahmada, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

penyaluran-kpr-murah-btn-4

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) siap menerbitkan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue.

Info Sembako hari ini

Perkuat Modal, BTN Akan Rights Issue Rp5 Triliun Usai Disuntik PMN