<p>JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan pengecekan terhadap sertifikat pagar laut di berbagai wilayah Indonesia.&nbsp;</p><p>Setelah melakukan pemeriksaan di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, kini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengarahkan fokus pengecekan ke wilayah Subang (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), dan Pesawaran (Lampung).&nbsp;</p><p>Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan legalitas penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di kawasan pesisir dan lautan.</p><p>"Pekerjaan banyak banget. Memang setelah Tangerang, Bekasi, Sidoarjo, kami akan masuk di tiga lagi Subang (Jawa Barat), Sumenep (Jawa Timur), dan Pesawaran Lampung," jelas Nusron, di Jakarta, dikutip Jumat, 31 Janauri 2024.</p><h3>Sertifikat di Tangerang</h3><p>Salah satu daerah yang telah diperiksa adalah Tangerang, tepatnya di Desa Kohod (Pakuhaji) dan Desa Karang Serang (Sukadiri). Di Desa Kohod, ditemukan 263 bidang SHGB dengan luas mencapai 390,7985 hektare serta 17 SHM dengan total 22,934 hektare.&nbsp;</p><p>Sementara itu, di Desa Karang Serang terdapat tiga bidang sertifikat yang terbit sejak 2019. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 50 sertifikat telah dibatalkan, dan delapan pejabat Kantor Pertanahan setempat diberikan sanksi akibat dugaan penyimpangan dalam penerbitan sertifikat tersebut.</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/upaya-merebut-benteng-terakhir-lewat-hak-pengelolaan-pertambangan">Upaya Merebut Benteng Terakhir Lewat Hak Pengelolaan Pertambangan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dari-ipo-hingga-merger-bagaimana-bpr-beradaptasi-dengan-perubahan">Dari IPO hingga Merger: Bagaimana BPR Beradaptasi dengan Perubahan?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/teman-bus-kini-didanai-pemda-apa-dampaknya">Teman Bus Kini Didanai Pemda, Apa Dampaknya?</a></li></ul><h3>Temuan di Bekasi: SHGB Milik Dua Perusahaan</h3><p>Di Kabupaten Bekasi, sertifikat pagar laut dimiliki oleh dua perusahaan besar, yaitu PT CL dan PT MAN. PT CL memiliki 78 bidang SHGB dengan luas mencapai 509,795 hektare, yang diterbitkan dalam rentang waktu 2012 hingga 2018.&nbsp;</p><p>Sementara itu, PT MAN mengantongi 268 bidang SHGB seluas 419,6 hektare, yang diterbitkan dalam periode 2013 hingga 2015. Meskipun ada dugaan penyimpangan, Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa SHGB tidak bisa serta-merta dibatalkan, sehingga perlu ada kajian lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum yang tepat.</p><h3>Temuan di Sidoarjo: Tambak Berubah Menjadi Lautan</h3><p>Pengecekan di Sidoarjo menemukan bahwa tiga perusahaan memiliki SHGB di kawasan yang kini telah berubah akibat abrasi. Perusahaan tersebut antara lain, pertama, PT Surya Inti Permata menguasai 285 hektare dengan SHGB yang diterbitkan sejak 1996 untuk peruntukan tambak.</p><p>Kedua, PT Semeru Cemerlang memiliki 152 hektare dengan SHGB sejak 1996, juga untuk tambak. Ketiga PT Surya Indi Permata mengantongi 219 hektare SHGB. Dampak abrasi yang cukup parah di wilayah ini menyebabkan lahan tambak yang sebelumnya bersertifikat kini telah berubah menjadi laut.&nbsp;</p><p>Menariknya, SHGB milik PT Surya Inti Permata dan PT Semeru Cemerlang akan habis masa berlakunya pada tahun 2026, sehingga ada kemungkinan untuk tidak diperpanjang atau dilakukan evaluasi ulang terhadap status lahan tersebut.</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/upaya-merebut-benteng-terakhir-lewat-hak-pengelolaan-pertambangan">Upaya Merebut Benteng Terakhir Lewat Hak Pengelolaan Pertambangan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dari-ipo-hingga-merger-bagaimana-bpr-beradaptasi-dengan-perubahan">Dari IPO hingga Merger: Bagaimana BPR Beradaptasi dengan Perubahan?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/teman-bus-kini-didanai-pemda-apa-dampaknya">Teman Bus Kini Didanai Pemda, Apa Dampaknya?</a></li></ul><h3>Langkah Kementerian ATR/BPN&nbsp;</h3><p>Untuk melakukan penertiban sertifikat pagar laut, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk melanjutkan pengecekan ke Subang, Sumenep, dan Pesawaran.&nbsp;</p><p>Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penerbitan SHGB dan SHM di kawasan pesisir serta menindaklanjuti laporan yang mencurigakan. "Nanti kalau ada masukan lagi, nggak apa-apa, akan kami check satu persatu," tutup Nusron.</p><p>Dengan adanya temuan sebelumnya di Tangerang, Bekasi, dan Sidoarjo, Kementerian ATR/BPN semakin memperketat pengawasan terhadap kepemilikan lahan di wilayah pesisir.&nbsp;</p><p>Kebijakan tersebut diharapkan dapat mencegah praktik penyalahgunaan hak atas tanah serta memastikan kawasan pesisir dan laut tetap terjaga sesuai dengan peruntukan yang seharusnya.</p>

IMG_20240808_234928.jpg

pagar laut.jpg

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melanjutkan pengecekan terhadap sertifikat pagar laut di berbagai wilayah Indonesia. 

Harga Emas Hari Ini

Dari Tangerang Sampai Sidoarjo, Ini Temuan Sertifikat Laut Ilegal