Korea Utara (Korut) di bawah sanksi ketat PBB terkait program pengembangan senjata nuklir negara tersebut. Salah satu sanksi adalah larangan bagi Pyongyang untuk mengimpor telepon selular atau ponsel.



Meski demikian, bisnis smartphone di negara ini juga
berkembang dengan pesat. &nbsp;Ekonom
memperkirakan sebanyak enam juta warga Korea Utara – atau seperempat dari
populasi – saat ini memiliki telepon seluler, alat penting untuk berpartisipasi
dalam ekonomi pasar informal yang telah menjadi sumber pendapatan utama bagi
banyak orang.



Lantasi bagaimana mereka mensiasati sanksi internasional? <a href="https://www.reuters.com/article/us-northkorea-smartphones-insight/how-a-sanctions-busting-smartphone-business-thrives-in-north-korea-idUSKBN1WB01Z" target="_blank" rel="noreferrer noopener" aria-label="Reuters (opens in a new tab)">Reuters </a>berbicara dengan sekitar 10 pembelot dan pakar tentang penggunaan perangkat seluler di Korea Utara, serta meninjau laporan media pemerintah dan iklan untuk perangkat seluler, serta memeriksa dua smartphone bermerek Korea Utara.



Analis ponsel Korea Utara mengatakan ponsel-ponsel tersebut
menampilkan semikonduktor Taiwan, baterai buatan China dan sistem operasi
Android open-source Google.



Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah mendukung jaringan
nirkabel, beberapa dilaporkan dibangun dengan bantuan Huawei Technologies
China, dan membangun pabrik ponsel di dalam negeri.



Para ahli dan pembelot mengatakan ponsel Korea Utara
biasanya berharga antara Rp1,4 juga hingga Rp5,6 juta di toko-toko milik pemerintah
atau &nbsp;swasta, kata para ahli dan
pembelot. Langganan ke operator seluler dilakukan dengan mendaftar di kementerian
telekomunikasi.



Mengacu pada iklan telepon&nbsp;
korea Utara, ponsel biasanya dijual dengan paket layanan yang mencakup
200 menit waktu panggilan. Paket prabayar berharga sekitar Rp170.000 selama 100
menit.



Merek internasional seperti Apple iPhone tidak dijual secara
publik, tetapi pedagang dan warga Korea Utara yang kaya dapat membelinya di
luar negeri dan menggunakannya dengan kartu SIM lokal, kata pembelot.



Ponsel Korea Utara hanya dapat digunakan untuk memanggil
nomor domestik dan memiliki beberapa fitur keamanan yang unik.



Mengunduh atau mentransfer file sangat dibatasi. Reuters
menemukan pop-up peringatan ketika memasang &#8220;program tidak dikenal&#8221;
pada smartphone Pyongyang 2418 yang menyatakan: &#8220;Jika Anda menginstal
program ilegal, ponsel Anda dapat rusak atau data akan hancur.&#8221;



&#8220;Korea Utara menempatkan algoritme dan perangkat lunak
pada telepon selulernya untuk menjaga agar data tidak disalin atau
ditransfer,&#8221; kata Lee Young-hwan, pakar perangkat lunak Korea Selatan yang
mempelajari smartphone Korea Utara.



Aplikasi seperti peta, permainan, dan kamus bahasa Inggris
menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dikembangkan oleh insinyur Korea Utara di
perusahaan milik negara atau perguruan tinggi negara tersebut.



Menurut perusahaan keamanan cyber yang berbasis di Inggris,
Hacker House, rezim Korea Utara juga mengembangkan alat pengawasan buatan
sendiri di ponsel.



Ketika seorang pengguna mengakses media ilegal atau
non-negara, sebuah peringatan dibuat dan disimpan di dalam telepon. Versi
modifikasi Android juga melakukan pengawasan dan melacak pengguna, kata Hacker
House. &nbsp;Perwakilan Korea Utara di PBB
tidak menanggapi permintaan Reuters untuk berkomentar.



Tetap saja, telepon merupakan aset besar dalam ekonomi pasar
&nbsp;Korea Utara, yang telah berkembang sejak
kelaparan yang menghancurkan pada 1990-an.



Seorang wanita muda Korea Utara yang bermarga Choi ingat
menjual dua babi dan menyelundupkan herbal dari China untuk meningkatkan mendapatkan
uang sekitar Rp2,6 juta yang dibutuhkan keluarganya untuk membeli ponsel pada
2013.



Dia menggunakan telepon untuk membantu dia menjalankan
bisnis ritel menjual pakaian dan sampo China termasuk untuk mengatur pengiriman
dari pedagang besar.



&#8220;Ternyata kami bisa menghasilkan uang lebih banyak
daripada gaji resmi kami,&#8221; kata Choi, yang sejak itu membelot ke Korea
Selatan. Dia menolak untuk menyebutkan nama lengkapnya karena takut akan ada pembalasan
terhadap kerabat yang masih di Korea Utara.



Dalam sebuah survei tahun ini terhadap 126 pembelot Korea
Utara yang telah menggunakan ponsel, lebih dari 90% mengatakan ponsel
meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka dan sekitar setengahnya mengatakan
mereka menggunakannya untuk kegiatan ekonomi. 



&#8220;Jutaan orang menggunakan ponsel dan membutuhkan mereka
untuk mencari nafkah atau memamerkan kekayaan mereka,&#8221; kata Shin Mi-nyeo, Direktur
Organization for One Korea, kelompok pendukung para pembelot yang melakukan
jajak pendapat. &#8220;Lalu tagihan telepon mereka menciptakan pendapatan besar
bagi pemerintah.&#8221;



Kim Bong-sik, seorang peneliti di Lembaga Pengembangan
Masyarakat Informasi Korea Korea Selatan, mengatakan memperkirakan pendapatan dari
sektor ini sulit, tetapi itu kemungkinan akan menjadi salah satu penghasil
terbesar negara itu dalam skala bisnis.



Mendobrak Sanksi



Dua smartphone bermerek Pyongyang diperiksa oleh Reuters
ditenagai oleh chip dari MediaTek Taiwan (2454.TW) dan menjalankan versi sistem
operasi Google Android, bersama dengan perangkat lunak keamanan Korea Utara.
Iklan &nbsp;handset bermerek Arirang juga mengklaim
menggunakan chip MediaTek.



Smartphone Pyongyang 2423 yang diproduksi tahun 2018 lalu
menampilkan chipset MT6737 Mediatek dan slot untuk satu kartu SIM dan satu
kartu memori. Nomor seri kartu memori menunjukkan kartu itu diproduksi oleh
pembuat chip Jepang Toshiba.



Sedangkan nomor identifikasi perangkat menunjukkan ponsel
itu diproduksi oleh perusahaan China Gionee, pembuat smartphone kelas bawah.



Google mengatakan setiap pembuat perangkat keras dapat
menggunakan perangkat lunak Android open-source tanpa biaya, yang berarti tidak
ada aturan ekspor yang dilanggar terkait dengan smartphone Korea Utara.



Sedangkan Mediatek mengatakan dalam sebuah pernyataan kepada
Reuters bahwa mereka tidak mengirim produk apa pun ke Korea Utara, dan
sepenuhnya mematuhi sanksi. Toshiba juga mengatakan perusahaannya tidak
memiliki bisnis dengan Korea Utara.



&#8220;Korea Utara tidak dapat membuat ponsel tanpa
menggunakan komponen dan teknologi asing,&#8221; kata Kim, peneliti. &#8220;Itu
berarti melanggar sanksi untuk tetap menjalankan bisnis.&#8221;



Data bea cukai resmi menunjukkan Korea Utara mengimpor
ponsel senilai US$ 82 juta dari China pada tahun 2017, barang impor terbesar
ketiga setelah minyak kedelai dan kain. Angka itu turun menjadi nol pada 2018
karena sanksi sedikit.



Menurut para ahli dan pembelot, meski sanksi bisa menutup
keran impor resmi, perdagangan informal di sepanjang perbatasan China-Korea
Utara terus berlangsung.



William Brown, seorang pensiunan pejabat intelijen Amerika yang
mempelajari Korea Utara mengatakan, bagian perangkat keras ponsel &#8220;sangat
mudah diselundupkan melintasi perbatasan China.&#8221;



China adalah satu-satunya sekutu besar Korea Utara, dan
industri telepon selulernya dipenuhi dengan produsen smartphone lokal yang
kurang dikenal.



Merek-merek telekomunikasi besar China sebelumnya juga telah
memasok Korea Utara. &nbsp;Menurut , Institut
Nautilus Amerika dan kelompok pemantau 38North, Huawei memasok peralatan
jaringan 3G ke Korea Utara setelah mendiang pemimpin Kim Jong Il, ayah dari Kim
Jong Un, melakukan tur ke raksasa teknologi China pada tahun 2006



Menurut sumber Reuters, Departemen Perdagangan Amerika telah
menyelidiki Huawei sejak 2016 dan sedang mengkaji apakah perusahaan tersebut
melanggar aturan kontrol ekspor terkait dengan sanksi terhadap Korea Utara.



ZTE Corp tahun lalu setuju untuk membayar denda US$ 1 miliar
atau sekitar Rp 14 triliun karena melanggar sanksi Amerika yang melibatkan
pengiriman peralatan telekomunikasi ke Iran dan Korea Utara. Huawei dan ZTE
tidak menanggapi permintaan komentar Reuters.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Wanita Korea Utara menggunakan ponsel

korea-utara-2

Korea Utara (Korut) di bawah sanksi ketat PBB terkait program pengembangan senjata nuklir negara tersebut. Salah satu sanksi adalah larangan bagi Pyongyang untuk mengimpor telepon selular atau ponsel. Meski demikian, bisnis smartphone di negara ini juga berkembang dengan pesat. Ekonom memperkirakan sebanyak enam juta warga Korea Utara – atau seperempat dari populasi – saat ini [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Di Bawah Sanksi Ketat, Bagaimana Bisnis Ponsel Korut Bisa Berkembang Pesat?