JAKARTA - Upaya untuk memperjuangkan kesejahteraan hakim semakin intensif digalakan setelah Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmen mereka dalam meningkatkan integritas dan independensi peradilan di Indonesia.&nbsp;Dalam beberapa bulan terakhir, para hakim, melalui Solidaritas Hakim Indonesia, menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kesejahteraan yang dianggap tidak memadai. Mereka merencanakan gerakan cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes.Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.KY mendukung aksi para hakim ini, terutama terkait peningkatan kesejahteraan yang selama ini dianggap kurang diperhatikan. Menurut Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, hakim adalah personifikasi negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga negara wajib memberikan hak-hak finansial yang layak bagi mereka."Pada dasarnya KY memahami dan mendukung upaya para hakim untuk meningkatkan kesejahteraannya," terang Fajar Nur Dewata dikutip keterangannya di Jakarta, Senin, 30 September 2024.Sebagai bentuk dukungan, KY telah mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tanggal 27 September 2024. Pertemuan ini membahas berbagai isu kesejahteraan, seperti gaji, tunjangan, fasilitas, serta jaminan kesehatan dan pendidikan anak hakim. KY juga berencana melakukan pertemuan lanjutan dengan MA, Bappenas, dan Kemenkeu untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan para hakim di masa depan.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/transisi-pemerintahan-pakar-hukum-ke-kemenkes-jangan-buat-aturan-diskriminatif">Transisi Pemerintahan, Pakar Hukum ke Kemenkes: Jangan Buat Aturan Diskriminatif</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/semakin-hijau-masjid-istiqlal-kini-punya-stasiun-pengisian-kendaraan-listrik-lewat-kolaborasi-adira-igf-dan-hvt">Semakin ‘Hijau’, Masjid Istiqlal Kini Punya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik lewat Kolaborasi Adira, IGF, dan HVT</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/para-cagub-terkaya-di-pilkada-2024-hartanya-ada-yang-mencapai-rp-521-47-miliar">Para Cagub Terkaya di Pilkada 2024, Hartanya Ada yang Mencapai Rp521,47 Miliar</a></li></ul><h3>Kesejahteraan Berbanding Lurus dengan Integritas&nbsp;</h3>Selain memperjuangkan hak-hak kesejahteraan, isu mafia tanah turut menjadi sorotan KY dan MA. Banyaknya kasus sengketa tanah di Indonesia yang melibatkan oknum peradilan, termasuk hakim dan panitera.&nbsp;Kondisi ini menyoroti tantangan serius dalam menjaga integritas hakim. Menurut laporan KY, ada 87 kasus mafia tanah yang diterima lembaga tersebut hingga tahun ini. Laporan tersebut menunjukkan partisipasi publik yang semakin tinggi dalam memantau kinerja para hakim.KY pun menegaskan kehilangan integritas hakim sering kali disebabkan oleh faktor materi. Keterbatasan penghasilan yang tidak memadai membuka celah bagi kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat dan menodai keadilan.Untuk menjaga integritas ini, KY dan MA berkomitmen memperjuangkan jaminan keamanan bagi para hakim, termasuk menyediakan rumah dinas dan transportasi khusus untuk mereka. KY juga mengusulkan agar anggaran keamanan hakim dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pengadilan.&nbsp;"Tanpa kesejahteraan yang memadai, hakim bisa saja rentan terhadap praktik korupsi karena penghasilan mereka tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari," tambah Fajar.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/transisi-pemerintahan-pakar-hukum-ke-kemenkes-jangan-buat-aturan-diskriminatif">Transisi Pemerintahan, Pakar Hukum ke Kemenkes: Jangan Buat Aturan Diskriminatif</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/semakin-hijau-masjid-istiqlal-kini-punya-stasiun-pengisian-kendaraan-listrik-lewat-kolaborasi-adira-igf-dan-hvt">Semakin ‘Hijau’, Masjid Istiqlal Kini Punya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik lewat Kolaborasi Adira, IGF, dan HVT</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/para-cagub-terkaya-di-pilkada-2024-hartanya-ada-yang-mencapai-rp-521-47-miliar">Para Cagub Terkaya di Pilkada 2024, Hartanya Ada yang Mencapai Rp521,47 Miliar</a></li></ul><h3>Gerakan Cuti Bersama dan Aksi Simbolik</h3>Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid, menyatakan gerakan cuti bersama adalah bentuk suara ketidakpuasan atas penghasilan yang mereka anggap tidak memadai. Hal ini dinilai mengancam independensi dan integritas peradilan. Para hakim merencanakan aksi simbolik di Jakarta untuk menuntut peningkatan kesejahteraan dan perlindungan yang lebih baik terhadap profesi mereka.KY mengimbau agar gerakan ini disikapi secara bijak agar aspirasi bisa tersampaikan tanpa mengganggu jalannya peradilan. KY juga menyadari bahwa peningkatan kesejahteraan bukan satu-satunya cara untuk menjaga integritas hakim. Bersama ATR/BPN, KY akan mengadakan pelatihan isu pertanahan untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam menangani kasus sengketa tanah, yang selama ini menjadi isu krusial dalam sistem hukum Indonesia.Langkah-langkah yang diambil, seperti perbaikan fasilitas, jaminan keamanan, dan peningkatan kompetensi hakim, menjadi dasar penting untuk memastikan keadilan ditegakkan tanpa intervensi kepentingan pribadi.KY dan MA menyadari kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sangat tergantung pada integritas para penegak hukum. Melalui usaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, dua lembaga tinggi negara tersebut berharap dapat membangun peradilan yang adil, bersih, dan berwibawa bagi seluruh masyarakat Indonesia."Para hakim yang berangkat ke Jakarta akan melakukan audiensi, aksi protes, dan silaturahmi dengan lembaga terkait serta tokoh nasional yang peduli terhadap isu peradilan sebagai upaya memperjuangkan perubahan nyata bagi profesi hakim dan sistem hukum Indonesia," ujar Fauzan.Berapa Gaji dan Tunjangan Hakim?Gaji dan tunjangan hakim saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung. Dalam PP tersebut hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas: a. tunjangan istri/suami sebesar 10% b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anakKemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.<h3>Gaji Pokok</h3>Masa kerja 0-1 tahun GolonganIIIa Rp 2.064.100 IIIb Rp 2.151.400 IIIc Rp 2.242.400 IIId Rp 2.337.300 IVa Rp 2.436.100 IVb Rp 2.539.200 IVc Rp 2.646.600 IVd 2.758.500 IVe 2.875.200Masa kerja 2-3 tahun GolonganIIIa Rp 2.125.700 IIIb Rp 2.215.700 IIIc Rp 2.309.400 IIId Rp 2.407.100 IVa Rp 2.508.900 IVb Rp 2.615.000 IVc Rp 2.725.600 IVd Rp 2.840.900 IVe Rp 2.961.100Masa kerja 4-5 tahun GolonganIIIa Rp 2.189.200 IIIb Rp 2.281.800 IIIc Rp 2.378.300 IIId Rp 2.478.900 IVa Rp 2.583.800 IVb Rp 2.693.100 IVc Rp 2.807.000 IVd Rp 2.925.700 IVe Rp 3.049.500Masa kerja 6-7 tahun GolonganIIIa Rp 2.254.600 IIIb Rp 2.349.900 IIIc Rp 2.449.300 IIId Rp 2.552.900 IVa Rp 2.660.900 IVb Rp 2.773.500 IVc Rp 2.890.800 IVd Rp 3.013.100 IVe Rp 3.140.500Masa kerja 8-9 tahun GolonganIIIa Rp 2.347.100 IIIb Rp 2.420.100 IIIc Rp 2.522.500 IIId Rp 2.629.200 IVa Rp 2.740.400 IVb Rp 2.856.300 IVc Rp 2.977.100 IVd Rp 3.103.100 IVe Rp 3.234.300Masa Kerja 10-11 tahun GolonganIIIa Rp 2.450.100 IIIb Rp 2.523.600 IIIc Rp 2.599.300 IIId Rp 2.707.700 IVa Rp 2.822.200 IVb Rp 2.941.600 IVc Rp 3.066.000 IVd Rp 3.195.700 IVe Rp 3.330.900Masa kerja 12-13 tahun GolonganIIIa Rp 2.557.600 IIIb Rp 2.634.300 IIIc Rp 2.713.400 IIId Rp 2.794.800 IVa Rp 2.906.500 IVb Rp 3.029.400 IVc Rp 3.157.600 IVd Rp 3.291.100 IVe Rp 3.430.300Masa kerja 14-15 tahun GolonganIIIa Rp 2.669.800 IIIb Rp 2.749.900 IIIc Rp 2.832.400 IIId Rp 2.917.400 IVa Rp 3.004.900 IVb Rp 3.119.900 IVc Rp 3.251.800 IVd Rp 3.389.400 IVe Rp 3.532.800Masa kerja 16-17 tahun GolonganIIIa Rp 2.787.000 IIIb Rp 2.870.600 IIIc Rp 2.956.700 IIId Rp 3.045.400 IVa Rp 3.136.800 IVb Rp 3.230.900 IVc Rp 3.348.900 IVd Rp 3.490.600 IVe Rp 3.638.200Masa kerja 18-19 tahun GolonganIIIa Rp 2.909.300 IIIb Rp 2.996.600 IIIc Rp 3.086.500 IIId Rp 3.179.100 IVa Rp 3.274.500 IVb Rp 3.372.700 IVc Rp 3.473.900 IVd Rp 3.594.800 IVe Rp 3.746.900Masa kerja 20-21 tahun GolonganIIIa Rp 3.037.000 IIIb Rp 3.128.100 IIIc Rp 3.221.900 IIId Rp 3.318.600 IVa Rp 3.418.200 IVb Rp 3.520.700 IVc Rp 3.626.300 IVd Rp 3.735.100 IVe Rp 3.858.700Masa kerja 22-23 tahun GologanIIIa Rp 3.170.300 IIIb Rp 3.265.400 IIIc Rp 3.363.300 IIId Rp 3.464.200 IVa Rp 3.568.200 IVb Rp 3.675.200 IVc Rp 3.785.500 IVd Rp 3.899.000 IVe Rp 4.016.000Masa kerja 24-25 tahun GolonganIIIa Rp 3.309.400 IIIb Rp 3.408.700 IIIc Rp 3.510.900 IIId Rp 3.616.300 IVa Rp 3.724.800 IVb Rp 3.836.500 IVc Rp 3.951.600 IVd Rp 4.070.100 IVe Rp 4.192.200Masa kerja 26-27 tahun GolonganIIIa Rp 3.454.600 IIIb Rp 3.558.300 IIIc Rp 3.665.000 IIId Rp 3.775.000 IVa Rp 3.888.200 IVb Rp 4.004.900 IVc Rp 4.125.000 IVd Rp 4.248.800 IVe Rp 4.376.200Masa kerja 28-29 tahun GolonganIIIa Rp 3.606.200 IIIb Rp 3.714.400 IIIc Rp 3.825.900 IIId Rp 3.940.600 IVa Rp 4.058.800 IVb Rp 4.180.600 IVc Rp 4.306.000 IVd Rp 4.435.200 IVe Rp 4.568.300Masa kerja 30-31 tahun GolonganIIIa Rp 3.764.500 IIIb Rp 3.877.400 IIIc Rp 3.993.800 IIId Rp 4.113.600 IVa Rp 4.237.000 IVb Rp 4.364.100 IVc Rp 4.495.000 IVd Rp 4.629.900 IVe Rp 4.768.700Masa kerja 32 tahun GolonganIIIa Rp 3.929.700 IIIb Rp 4.047.600 IIIc Rp 4.169.000 IIId Rp 4.294.100 IVa Rp 4.422.900 IVb Rp 4.555.600 IVc Rp 4.692.300 IVd Rp 4.833.000 IVe Rp 4.978.000<h3>Tunjangan Hakim</h3>Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti:Ketua/Kepala Rp 40.200.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 36.500.000 Hakim Utama/Mayjen/ Laksda/Marsda TNI Rp 33.300.000 Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI Rp 31.100.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 29.100.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 27.200.000Hakim Tingkat PertamaPengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)Ketua/Kepala Rp 27.000.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 24.500.000 Hakim Utama Rp 24.000.000 Hakim Utama Muda Rp 22.400.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 21.000.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 19.600.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 18.300.000 Hakim Pratama Utama Rp 17.100.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 16.000.000 Hakim Pratama Muda Rp 14.900.000 Hakim Pratama Rp 14.000.000Pengadilan Kelas IA &nbsp;Ketua/Kepala Rp 23.400.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 21.300.000 Hakim Utama Rp 20.300.000 Hakim Utama Muda Rp 19.000.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 17.800.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 16.600.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 15.500.000 Hakim Pratama Utama Rp 14.500.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 13.500.000 Hakim Pratama Muda Rp 12.700.000 Hakim Pratama Rp 11.800.000Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe BKetua/Kepala Rp 20.200.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 18.400.000 Hakim Utama Rp 17.200.000 Hakim Utama Muda Rp 16.100.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 15.100.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 14.100.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 13.100.000 Hakim Pratama Utama Rp 12.300.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 11.500.000 Hakim Pratama Muda Rp 10.700.000 Hakim Pratama Rp 10.030.000Pengadilan Kelas IIKetua/Kepala Rp 17.500.000 Wakil Ketua/Wakil Kepala Rp 15.900.000 Hakim Utama Rp 14.600.000 Hakim Utama Muda Rp 13.600.000 Hakim Madya Utama/Kolonel Rp 12.800.000 Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel Rp 11.900.000 Hakim Madya Pratama/Mayor Rp 11.100.000 Hakim Pratama Utama Rp 10.400.000 Hakim Pratama Madya/Kapten Rp 9.700.000 Hakim Pratama Muda Rp 9.100.000 Hakim Pratama Rp 8.500.000Tunjangan KemahalanZona 2 Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur Rp 1.350.000Zona 3 Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan Rp 2.400.000Zona 3 Khusus Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Utara) Rp 10.000.000&nbsp;

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Hakim Konstitusi sekaligus Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan batas usia maksimal capres-cawapres, Senin 23 Oktober 2023 (Foto: Tangkapan Layar Youtube MK)

Screenshot (1304).png

Hakim adalah personifikasi negara dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga negara wajib memberikan hak-hak finansial yang layak bagi mereka.

Info Sembako hari ini

Hakim Tuntut Perbaikan Kesejahteraan, Berapa Sebenarnya Gaji dan Tunjangan Mereka?