JAKARTA – Kebutuhan
akan rumah tinggal semakin tinggi, namun sayangnya juga makin mahal. Sebagai bentuk
kepedulian, pemerintah menyediakan perumahan subsidi yang lebih terjangkau.



Program yang
dimaksud adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk 2020, jumlah unit yang
siap dipasarkan ada sebanyak 102.500 ribu unit rumah.



“Pemerintah menganggarkan
FLPP sebesar Rp11 triliun untuk 102.500 unit rumah,” kata John Wempi Wetipo,
Wakin Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam acara property akhir
tahun lalu.



Rumah subsidi
menjadi pilihan yang tepat bagi milenial yang belum mampu untuk mengambil KPR.
Persyaratannya pun terbilang mudah, calon pemilik harus berstatus Warga Negara Indonesia
(WNI) berusia antara 21 tahun (atau yang telah menikah) sampai 45 tahun. 



Selain itu juga
diwajibkan untuk memili NPWP dan SPT Tahunan PPh pribadi dengan maksimal
pendapatan per bulan adalah Rp4 juta untuk rumah tapak dan Rp7 juta untuk rumah
susun. Jika pendapatan bulanan calon pembeli rumah subsidi melampaui batas
tersbeut maka tidak diperkenankan untuk mengambil rumah subsidi, melainkan KPR
non-subsidi.



<h4>Harga Selalu Naik</h4>



Sama halnya dengan harga rumah non-subsidi, rumah subsidi juga juga mengalami kenaikan per tahunnya. Tahun ini, kenaikan berkisar pada Rp7 juta sampai Rp11,5 juta, harga ini sangat bergantung pada lokasi masing-masing perumahan.



Untuk tahun ini, harga rata-rata rumah subsidi berkisar di angka Rp200 juta per unit. Dengan keuntungan yang akan didapat seperti suku bunga rendah, yakni 5 persen (flat) per tahun, tenor panjang selama 20 tahun, angsuran terjangkau, uang muka ringan, bebas premi asuransi, dam bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN).



Pembebasan PPN
ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2019 Tentang
Batasan Rumah Umum, Rumah Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan
Lainnya yang Atas Penyerahan Dibebaskan dari Pengenaan PPN.



Adapun batasan
rumah subsidi yang mendapat manfaat pembebasan PPN ini telah diatur dalam Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) Nomor 535 Tahun 2019
Tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapaj yang Diperoleh melalui KPR
Bersubsidi.



Selain banyak
keuntungan, calon pemilik juga harus mencermati kekurangan rumah subsidi. Salah
satu yang banyak dikeluhkan adalah lokasinya yang jauh dari pusat kota. 



Hal ini sangat
dimaklumi mengingat lokasi tanah di pinggiran kota jauh lebih murah daripada di
pusat kota. Dengan jarak yang jauh ini, calom pembeli dapat mengkalkulasi ulang
faktor akomodasi dari rumah ke tempat kerja, misalnya. 



Program rumah
subsidi ini pertama kali diinisiasi pada 2015 melali program satu juta rumah. Hingga
2018, pemerintah telah menyalurkan rumah sebanyak 3.542.318 unit. Sehingga sampai
Oktober 2019, total keseluruhan unit yang telah terjual adalah 4.544.635 unit
rumah di seluruh Indonesia.

ANANDA.png

whatsapp_image_2017-12-10_at_20_43_42

JAKARTA – Kebutuhan akan rumah tinggal semakin tinggi, namun sayangnya juga makin mahal. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah menyediakan perumahan subsidi yang lebih terjangkau. Program yang dimaksud adalah program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk 2020, jumlah unit yang siap dipasarkan ada sebanyak 102.500 ribu unit rumah. “Pemerintah menganggarkan FLPP [&hellip;]

Info Sembako hari ini

Harga Rumah Makin Mahal, KPR Subsidi Jadi Solusi