DREAN.png

JAKARTA—Lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, diminta segera mengintegrasikan data melalui satu dashboard agar terjadi peningkatan kapasitas dan kualitas kelolaan sehingga mendukung kualitas keputusan pemerintahan.Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pengambilan kebijakan seringkali menimbulkan polemik karena perbedaan data di tubuh pemerintah.&nbsp;&nbsp;Hal itu ditegaskan oleh Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/Bappenas Oktorialdi. “Tumpang tindih data menjadi salah satu masalah klasik yang terus dibenahi,” katanya.&nbsp;Dia mengatakan setiap kementerian dan lembaga mengeluarkan berbagai data sesuai bidangnya. Kementerian atau lembaga pun sering menggunakan datanya sendiri dalam berbagai analisis dan pengambilan kebijakan.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bumn-raih-laba-bersih-rp-183-9-t-hingga-semester-i-2023">BUMN Raih Laba Bersih Rp183,9 T hingga Semester I-2023</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/menilik-asta-cita-misi-prabowo-gibran-di-pilpres-2024">Menilik Asta Cita, Misi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/tik-tok-dan-you-tube-dilaporkan-sedang-pertimbangkan-urus-izin-e-commerce">TikTok dan YouTube Dilaporkan Sedang Pertimbangkan Urus Izin E-Commerce</a></li></ul>Menurutnya, kendala muncul ketika terdapat perbedaan data lintas kementerian dan lembaga, baik karena perbedaan metodologi pengambilan data maupun faktor lain. “Misanya, terkait komoditas pangan, kerap terdapat perbedaan data antara Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS),” jelas Oktorialdi.Chief Enterprise Business Officer PT Link Net Tbk Agung Satya Wiguna setuju dengan yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Oktorialdi. “Dengan memiliki satu <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.linknet.id/product/cloud/sd-wan?utm_source=ORG&amp;utm_medium=article&amp;utm_campaign=cloud&amp;utm_content=backlink">dashboard </a>yang terintegrasi, pemerintah dapat mengakses, menggabungkan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif,” ungkapnya.Dengan sentuhan internet yang terintegrasi, identifikasi sumber data, pemetaan data hingga integrasi data akan mudah dicapai. Setelah sumber data diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah memetakan data tersebut. Ini melibatkan pemahaman tentang struktur, format, dan konten data dari setiap sumber.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/8-rekomendasi-wisata-di-trenggalek">8 Rekomendasi Wisata di Trenggalek</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/wika-sepakati-8-jurus-restrukturisasi-keuangan-dalam-rupslb">WIKA Sepakati 8 Jurus Restrukturisasi Keuangan dalam RUPSLB</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/siapa-javier-milei-kandidat-gila-yang-kejutkan-pemilihan-argentina">Siapa Javier Milei? Kandidat 'Gila' yang Kejutkan Pemilihan Argentina</a></li></ul>Hal itu bertujuan untuk memahami bagaimana data dapat diintegrasikan dan disesuaikan dengan format yang seragam untuk dashboard. “Penting untuk memastikan bahwa integritas data dipertahankan selama proses imigrasi/implementasi,” tambah Agung.Pada tahap selanjutnya, dashboard dapat dikembangkan untuk memvisualisasikan dan menganalisis data. Dashboard ini harus memberikan tampilan yang intuitif dan mudah dipahami bagi pengguna akhir.Tak lupa, jelasnya, penting untuk memastikan keamanan dan privasi data dalam proses integrasi dan penggunaan dashboard. Melakukan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti enkripsi data, akses pengguna yang terbatas, dan pemantauan aktivitas, adalah penting untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pemerintahan.“Integrasi data pemerintahan melalui satu dashboard membantu pemerintah memperoleh data yang lebih akurat, meningkatkan pengambilan keputusan, dan memperbaiki pengelolaan sumber daya,” tutup Agung.

8. Integrasi data.jpg

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pengambilan kebijakan seringkali menimbulkan polemik karena perbedaan data di tubuh pemerintah.

Harga emas hari ini

Integrasikan Data Pemerintahan Lewat Satu Dashboard