Jakarta – Pemerintah terus melakukan berbagai langkah&nbsp; untuk menjaga ekonomi rakyat di tengah pandemi.
Salah satunya memberikan fasilitas baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) dan memperluas sektor usaha penerima fasilitas pajak yang
berlaku mulai April hingga September 2020.



Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan revisi dari PMK 23/2020 dan
mulai berlaku pada 27 April 2020.



“DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan mengambil kebijakan
mengingat insentif diberikan untuk April hingga September 2020 sedangkan PMK
diterbitkan mendekati akhir April 2020,” demikian kutipan keterangan resmi DJP
yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. 



DJP mengambil kebijakan bahwa pemberitahuan pemanfaatan
insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dan/atau pengurangan angsuran PPh
Pasal 25 yang disampaikan sampai 31 Mei 2020 tetap berlaku untuk masa pajak
April 2020.



Rincian peluasan penerima fasilitas itu adalah Pajak Penghasilan
(PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi karyawan perusahaan bergerak di salah
satu dari 1.062 bidang industri tertentu, perusahaan yang mendapatkan fasilitas
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan perusahaan di kawasan berikat.



Oleh sebab itu karyawan yang memiliki NPWP serta
berpenghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih
dari Rp200 juta pada sektor-sektor ini akan mendapatkan penghasilan tambahan
dalam bentuk pajak yang tidak dipotong pemberi kerja tetapi diberikan secara
tunai kepada pegawai.



“Pemberi kerja yang mendapatkan fasilitas ini wajib
menyampaikan laporan bulanan realisasi PPh Pasal 21 DTP. Fasilitas ini
sebelumnya hanya diberikan kepada 440 bidang industri dan perusahaan KITE,”
tulisnya.



Kemudian, pembebasan pungutan PPh Pasal 22 Impor yang
diberikan kepada 431 bidang industri tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan
di kawasan berikat mendapat pembebasan pungutan PPh Pasal 22 Impor.



Selanjutnya, pemberian insentif berupa pengurangan angsuran
PPh Pasal 25 sebesar 30 persen dari angsuran yang semestinya terutang yang
penerima fasilitasnya diperluas menjadi 846 WP di bidang industri tertentu,
perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat



Berikutnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang
penerima fasilitasnya diperluas menjadi 431 WP bergerak di bidang industri
tertentu, perusahaan KITE, dan perusahaan di kawasan berikat akan mendapat
fasilitas percepatan restitusi hingga jumlah lebih bayar maksimal Rp5 miliar.



&#8220;Ini tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu
seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada
pemungut PPN, atau penyerahan yang tidak dipungut PPN,” tulisnya.



Tak hanya itu, kebijakan yang terbaru adalah insentif pajak
UMKM yakni pelaku UMKM mendapat fasilitas PPh final tarif 0,5 persen ditanggung
pemerintah sehingga WP UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan tidak ada pemotongan
atau pemungutan pajak saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM.



“Untuk itu pelaku UMKM terlebih dahulu mendapatkan Surat
Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap
masa pajak,” tulisnya.



Seluruh fasilitas tersebut telah berlaku hingga masa pajak
September 2020 dan dapat diperoleh dengan menyampaikan pemberitahuan atau
mendapatkan surat keterangan yang dapat dilakukan secara online di
www.pajak.go.id.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Menteri Keuangan Sri Mulyani . Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

menteri-keuangan-sri-mulyani-foto-ismail-pohan-trenasia-3

Jakarta – Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga ekonomi rakyat di tengah pandemi. Salah satunya memberikan fasilitas baru bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan memperluas sektor usaha penerima fasilitas pajak yang berlaku mulai April hingga September 2020. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Karyawan Bergaji di Bawah Rp200 Juta Setahun Bebas PPh 21, Ini Ketentuannya