JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menghentikan dugaan aktivitas reklamasi ilegal di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Tindakan ini dilakukan setelah ditemukan pelanggaran izin yang berpotensi merusak ekosistem laut di wilayah tersebut.KKP memasang spanduk penghentian kegiatan di lokasi yang disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS, perusahaan yang diduga melakukan reklamasi tanpa izin yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan pada 20 Januari 2025, ditemukan adanya galian dan urukan substrat seluas 18 meter persegi yang diperuntukkan sebagai kolam labuh dan sandar kapal.&nbsp;Aktivitas ini melanggar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang hanya mengizinkan pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare. Selain itu, pengerukan dilakukan tanpa Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, Dokumen Lingkungan, atau Persetujuan Teknis."Untuk memastikan kegiatan dihentikan sepenuhnya, KKP memasang spanduk penghentian kegiatan, disaksikan langsung oleh perwakilan PT CPS," terang Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin, di Jakarta dikutip Antara, Rabu, 29 Januari 2024.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengintip-prospek-bitcoin-di-februari-setelah-kembalinya-trump-ke-gedung-putih">Mengintip Prospek Bitcoin di Februari setelah Kembalinya Trump ke Gedung Putih</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ingat-tak-bayar-upah-lembur-pegawai-saat-libur-pengusaha-bisa-dipenjara-dan-didenda">Ingat, Tak Bayar Upah Lembur Pegawai Saat Libur Pengusaha Bisa Dipenjara dan Didenda</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/genjot-hilirisasi-dan-kemandirian-energi-indonesia-perkuat-posisi-di-pasar-global">Genjot Hilirisasi dan Kemandirian Energi, Indonesia Perkuat Posisi di Pasar Global</a></li></ul><h2>Reklamasi Ilegal</h2>Dugaan reklamasi ilegal ini berisiko tinggi terhadap ekosistem laut, terutama pada kelestarian terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove di sekitar Pulau Pari.Untuk memastikan penghentian aktivitas tersebut, Polisi Khusus Pengawasan Pengelolaan dan Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan pengawasan ulang pada 28 Januari 2025.&nbsp;Dari hasil pemantauan, tidak ditemukan adanya aktivitas pengerukan atau reklamasi. Hanya pekerja yang berjaga di lokasi, sementara alat berat terlihat tidak beroperasi."Petugas hanya menemukan sejumlah pekerja berjaga dan alat berat yang tidak beroperasi," tambah Doni.Sebagai langkah lanjutan, PT CPS akan dimintai keterangan pada 30 Januari 2025. KKP juga akan mendalami dugaan pelanggaran ini dan mempertimbangkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/mengintip-prospek-bitcoin-di-februari-setelah-kembalinya-trump-ke-gedung-putih">Mengintip Prospek Bitcoin di Februari setelah Kembalinya Trump ke Gedung Putih</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ingat-tak-bayar-upah-lembur-pegawai-saat-libur-pengusaha-bisa-dipenjara-dan-didenda">Ingat, Tak Bayar Upah Lembur Pegawai Saat Libur Pengusaha Bisa Dipenjara dan Didenda</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/genjot-hilirisasi-dan-kemandirian-energi-indonesia-perkuat-posisi-di-pasar-global">Genjot Hilirisasi dan Kemandirian Energi, Indonesia Perkuat Posisi di Pasar Global</a></li></ul>Disisilain Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa aktivitas pengerukan pasir laut yang terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, merupakan tindakan ilegal.&nbsp;Ia memastikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah tegas untuk menindak pelanggaran tersebut. Menurut Hanif, tindakan semacam berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam keseimbangan lingkungan di kawasan tersebut.Untuk memperkuat pengawasan, Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum LH), Irjen Pol Rizal Irawan, telah ditugaskan mengumpulkan data terkait pada 21-23 Januari 2025. Aktivitas pembangunan di Pulau Pari pun telah disegel, dengan penyegelan tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup.&nbsp;Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak tegas pelanggaran lingkungan.

Sejumlah perahu nelayan bersandar saat aksi penyegelan dengan menduduki salah satu lokasi reklamasi Teluk Jakarta di Pulau G, Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

ilustrasi-pulau-reklamasi-1

Aktivitas ini melanggar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang hanya mengizinkan pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare. Selain itu, pengerukan dilakukan tanpa Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, Dokumen Lingkungan, atau Persetujuan Teknis.

Harga Emas Hari Ini

KKP Jamin Reklamasi Ilegal di Kepulauan Seribu Berhenti