JAKARTA – Air muka Aulia Asman (35) mendadak semringah ketika ditanya keberhasilannya membeli rumah pertama melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi tahun lalu. Kendati tengah sibuk pindahan rumah baru, Aulia bersedia menceritakan perjuangan membeli istananya.

Sejak menikah beberapa tahun lalu, Aulia dan keluarga kecilnya masih ‘menumpang’ di rumah orang tua di bilangan Cempaka Putih, Jakarta Timur. Ia mengakui, keinginan untuk angkat kaki dari rumah orang tua sebetulnya sudah menjadi cita-cita sejak lama.

Walaupun sungkan, Aulia harus menahan diri demi mempersiapkan perencanaan keuangan yang matang sebelum memutuskan untuk mengajukan KPR di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Faktor lain sebelum dia membeli hunian adalah pertimbangan jarak antara rumah dengan kantor yang bertempat di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Bukan perkara mudah menimbang-nimbang efisiensi biaya transportasi, waktu tempuh, faktor kesehatan dan keselamatan di jalan antara tinggal di pusat Jakarta dengan lokasi rumah bersubsidi. Sudah jadi rahasia umum jika lokasi rumah subsidi berada cukup jauh dari Ibu Kota.

Namun apa daya, kemampuan finansial akhirnya membulatkan tekad Aulia untuk mengambil rumah KPR subsidi di Pesona Kahuripan 3 Kalapanunggal, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Konsekuensinya, jarak tempuh ke kantor nyaris dua kali lipat dari sebelumnya.

“Enggak apa-apa (jauh), saya sangat bangga karena bisa punya rumah sendiri bersama istri dan anak,” kata Aulia saat berbincang dengan reporter TrenAsia.com, Rabu, 17 Februari 2021.

Setali tiga uang, Retno Wulandari (30) juga memilih untuk memiliki rumah melalui skema KPR. Bedanya, Wulan menggunakan KPR BTN Syariah.

Saat ini, cicilan Wulan memasuki tahun ketiga dari tenor selama 20 tahun. Karyawati swasta ini berkisah terkait alasannya memilik BTN Syariah alih-alih layanan bank konvensional.

“Karena kami merasa lebih nyaman secara prinsip agama. Selain itu, enggak khawatir ada kenaikan bunga setiap tahunnya,” kata Wulan yang membeli rumah di kawasan Gunung Sindur, Parung, Bogor. Dengan suku bunga yang tetap, Wulan menjadi lebih mudah dalam merencanakan keuangan keluarga dalam jangka panjang.

Selain mempertimbangkan harga dan prinsip pembiayaan, ternyata digitalisasi juga penting untuk memikat calon nasabah KPR, salah satunya Hamzah Bastian (30). Terlebih mencari rumah yang ideal di masa pandemi memang tak semudah dulu.

Ikhtiar untuk meminang rumah idaman ternyata sedikit banyak terkendala mobilitas yang terbatas kala wabah melanda. Untungnya, aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sangat memudahkan pencarian informasi soal seluk beluk KPR.

“Iya, aplikasi ini memudahkan calon nasabah karena kontennya menghimpun banyak informasi, mulai dari lokasi sampai simulasi pembayaran,” kisah Hamzah.

Bagi pria yang berdomisili Solo, Jawa Tengah ini, beragam fitur yang tersedia di SiKasep sangat membantu dalam mengolah informasi. Alhasil, ia tak perlu pusing mendatangi lokasi rumah subsidi secara acak karena banyak informasi yang sudah tersedia di dalam aplikasi.

Akan tetapi, Hamzah menemui ada beberapa rumah yang tak sesuai dengan keterangan spesifikasi di aplikasi. “Spesifikasi rumah seperti daya listrik, air, bahan material bangunan, dan sebagainya. Seperti masih samar gitu. Mungkin karena harganya murah,” jelas dia.

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai detail rumah tak sejelas yang ditawarkan oleh pengembang komersial. Kendati demikian, ia tak menampik kepuasan menggunakan SiKasep, pun proses pengajuannya terbilang relatif cepat sekitar dua sampai tiga bulan.

Berdasarkan hasil survei Intuit Research Singapore terhadap 1.078 responden dari seluruh Indonesia menyatakan adanya perbaikan sentimen konsumen properti dalam negeri di penghujung tahun 2020.

Jumlah konsumen yang menunda transaksi properti mulai berkurang dari 60% pada semester pertama tahun 2020, menjadi 52% pada paruh terakhir tahun lalu. Sejumlah tren positif juga ditunjukkan dari menggeliatnya minat masyarakat untuk memiliki properti, baik untuk dihuni maupun investasi.

Pada semester II-2020, sebanyak 64 responden memiliki minat membeli properti untuk dihuni sendiri atau naik dibandingkan dengan semester pertama sebanyak 60 responden. Sedangkan, pembelian unit properti untuk tujuan investasi juga naik signifikan menjadi 49% pada periode enam bulan terakhir 2020, dibandingkan dengan semester sebelumnya sebanyak 39%.

Terjaganya minat konsumen properti diiringi dengan tumbuhnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah untuk menstabilkan pasar properti di masa pagebluk. Terbukti, 45% responden menyatakan kepuasannya, di sisi lain 16% responden merasa tidak puas.

Di samping itu, masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan menurunkan suku bunga KPR yang diwakilkan oleh 85% responden, serta adanya penurunan BPHTB yang dinyatakan oleh 68% responden.

Kemudian, sebanyak 67% meminta adanya penurunan harga uang muka dan 49% responden berharap perpanjangan jangka waktu pinjaman. Di susul adanya permintaan penundaan pembayaran cicilan selama pandemi oleh 30% responden.

Sementara, uang muka yang tidak terjangkau juga masih menjadi kendala utama masyarakat yang ingin membeli unit hunian, meskipun trennya mulai menurun. Hal tersebut dinyatakan oleh 42 responden, di mana angka tersebut turun dari 51 responden pada semester sebelumnya.

Sektor Properti Tahan Banting

Sejumlah nasabah melakukan transaksi di kantor pusat Menara BTN, Gajahmada, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Ketiga konsumen tersebut memotret bahwa skema KPR memang masih jadi tumpuan masyarakat untuk memiliki rumah tinggal. Tak heran, sebagai anggota trio kebutuhan primer manusia yakni sandang, pangan, dan papan, daya tarik rumah memang tak pernah kehilangan pamornya.

Sektor properti, terutama rumah tapak, menjadi lini bisnis yang mampu mengadang gempuran resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Bahkan, sektor ini terbilang moncer, terutama untuk rumah menengah ke bawah. Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI) menyatakan penjualan tipe rumah kecil mengalami kontraksi paling kecil yakni 15,06% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara tipe rumah menengah dan besar masing-masing terkoreksi 24,13% dan 30,93% yoy. Menanggapi data ini, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Dwi Astuti tak heran jika tipe rumah yang menyasar masyarakat menengah ke bawah mengalami kontraksi paling tipis.

“Saya sih enggak kaget ya, karena di masa pandemi ini bukan kebutuhan rumah yang berkurang melainkan uangnya. Jadi, skema KPR memang yang paling masuk akal, apalagi yang subsidi, murah sekali,” ujar Esther saat dihubungi terpisah.

Memang, kehadiran KPR terutama yang bersubsidi dari pemerintah sangat mengerek penjualan rumah tinggal. Buktinya, BTN mencatat pertumbuhan yang konsisten dalam penyaluran KPR baik subsidi maupun nonsubsidi sejak 2015.

Dalam lima tahun terakhir, portofolio kredit bank yang fokus pada kredit perumahan ini merajai 40% pangsa pasar KPR di Indonesia. Adapun KPR subsidi mencolok dengan dominasi sebesar 89% market share KPR.

Menarik mundur ke sepanjang Januari-Desember 2020, Bank BTN sudah menyalurkan kredit untuk 419.000 unit rumah non subsidi dan 1,3 juta rumah subsidi. Angka ini meningkat dari tahun 2019, di mana BTN menyalurkan 345.000 unit rumah non subsidi dan 1,2 juta rumah subsidi.

Sementara, pada 2018 penyaluran kredit untuk rumah subsidi sebanyak 1,15 juta unit dan non subsidi 357.000 unit. Pada 2017, rumah subsidi 1 juta dan non subsidi 356.000 unit.

Untuk 2016, penyaluran kredit rumah subsidi 881.000 unit dan non subsidi 348.000. Kemudian, pada 2015 kredit subsidi 799.000 unit dan non 344.000 unit.

Walhasil, Bank BTN telah menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) senilai total Rp317 triliun selama berdiri 44 tahun. Kredit itu telah diberikan kepada 5 juta debitur di seluruh Tanah Air.

Selain volume penyalurannya yang kian ciamik, nilai transaksi KPR secara tahunan pun kian melejit. Pada 2015, KPR Bank BTN yang tersalurkan bernilai Rp86,471 miliar. Tebagi atas Rp49,51 miliar KPR non subsidi dan Rp40,96 miliar subsidi.

Lalu pada 2016 mencetak Rp107,94 miliar, di mana KPR subsidi Rp52,57 miliar dan non subsidi Rp55,37 miliar. Sementara pada 2017, terlihat bahwa baik secara volume maupun nilai penyalurannya, KPR subsidi mulai menyalip non subsidi.

Berdasarkan nilainya, KPR BTN tersalurkan sebesar Rp131,88 miliar dengan komposisi KPR subsidi Rp68,40 miliar dan non subsidi Rp63,47 miliar.

Adapun pada 2018, total nilai penyaluran adalah Rp158,41 miliar yang terdiri dari Rp87,38 miliar KPR subsidi dan Rp71,03 miliar non subsidi. Sementara pada 2019, nilai penyaluran terus bersinar dengan total sebesar Rp172,349 miliar. Lagi-lagi, KPR subsidi mendominasi sejumlah Rp99,47 miliar dan Rp72,87 miliar untuk non subsidi.

Tahun lalu, nilai penyaluran kredit perumahan Bank BTN tembus Rp178,70 miliar. Capaian ini terdiri atas KPR subsidi sebesar Rp107,13 miliar dan non subsidi senilai Rp71,57 miliar. Secara pertumbuhan, KPR subsidi mengalami pertumbuhan 7,67% yoy sementara KPR non subsidi justru melemah 1,78% yoy.

KPR Subsidi Makin Bertaji

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi kawasan Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Banten, Jum’at, 23 Oktober 2020. Foto: Panji Asmoro/TrenAsia

Satu hal yang menarik di tengah meningkatnya penyaluran KPR selama lima tahun terakhir adalah volume penyaluran rumah subsidi yang makin mendominasi. Portofolio KPR Bank BTN menunjukkan masyarakat yang kepincut program KPR kian meningkat dari tahun ke tahun.

Bagaimana tidak, rumah subsidi memang identik dengan harga yang miring, uang muka minim, tenor panjang, dan cicilan terjangkau. Tak ayal, makin ke sini, rumah tidak lagi jadi barang milik orang berkantong tebal saja.

Sejumlah magnet rumah subsidi juga tergambar dari signifikannya dominasi rumah subsidi dari total penyaluran KPR Bank BTN. Mula-mula pada 2015, rumah subsidi terjual 799.000 unit sementara non subsidi 344.000 unit.

Tahun berikutnya, rumah KPR subsidi masih mendominasi dengan selisih unitnya makin tebal dibandingkan pada 2015. Saat itu, rumah non subsidi tersalurkan sebanyak 348.000 unit dan subsidi 881.000 unit.

Keadaan pada 2017 langsung menunjukkan lesatan yang cukup mencengangkan. Taktala rumah non subsidi masih betah bertengger di kisaran 300.000-an, rumah subsidi mampu menyalip jauh yakni 1 juta unit.

Pada 2018, rumah subsidi terus menunjukkan taringnya dengan tumbuh menjadi 1,15 juta unit. Di sisi lain, rumah non subsidi tumbuh tipis menjadi 357.000 unit.

Sayangnya, pada 2019, rumah non subsidi harus ambles ke volume penjualan mendekati 2015 yakni 345.000 unit. Padahal, rumah subsidi masih mampu meningkatkan penjualan hingga 1,23 juta unit.

Berkat pencapaian kredit khususnya perumahan tersebut, Bank BTN mampu meraih laba bersih sebesar Rp1,6 triliun pada kuartal IV-2020. Laba Bank BTN melesat 665,71% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni Rp209 miliar.

Plt Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu mengungkapkan, dari seluruh lini bisnis, sektor pembiayaan perumahan berkontribusi paling besar mendongkrak kinerja Bank BTN.

“Lompatan laba bersih tersebut ditopang oleh lima strategi utama perseroan yang digelar sepanjang 2020,” ungkap Nixon dalam paparan kinerja perseroan secara virtual, Senin, 15 Februari 2021.

Dalam laporan keuangan perseroan, laba bersih emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersandi saham BBTN itu berasal dari pendapatan bunga sebesar Rp25,16 triliun. Pendapatan bunga tersebut berasal dari penyaluran kredit yang masih tumbuh.

Hingga kuartal IV-2020, BTN menyalurkan KPR Subsidi sebesar Rp120,72 triliun, naik 8,63% yoy. Dengan kata lain, komposisi penyaluran KPR Subsidi membesar jadi 46,41% dari total kredit dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp111,13 triliun atau 43,44% dari total kredit.

Di sisi lain, penyaluran KPR non subsidi turun 0,88% menjadi Rp79,94 triliun atau 30,73% dari total kredit dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp80,65 triliun, 31,52% dari total kredit.

Kendati terbukti mampu menerbangkan laba bersih Bank BTN, Esther menyangsikan sektor properti Tanah Air mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Ia melihat kontraksi sektor properti yang masih dua digit masih memerlukan waktu lebih lama untuk kembali berlari di zona positif.

“Walaupun membaik kinerjanya namun belum cukup mampu menjadi bahan bakar utama pemulihan ekonomi,” tambahnya.

Menurut prediksinya, sektor telekomunikasi masih akan memimpin perbaikan ekonomi. Sebab, kebutuhan akan internet di zaman serba digital saat ini memang tak lagi terelakkan.

Proyeksi ini sejalan dengan prakiraan BI yang menyebut harga properti residensial pada kuartal I-2021 akan melemah di level 1,17% yoy, lebih rendah dari tiga bulan terakhir 2020 yakni 1,43% yoy.

“Selama pandemi belum teratasi dan konsumsi masyarakat tetap lemah, maka permintaan properti masih akan tertunda,” kata dia.

Adapun yang paling bisa diandalkan sektor properti saat ini adalah KPR subsidi. Ia menyarankan agar layanan KPR subsidi makin mudah dan nyaman, seperti memperkuat sistem digital.

Dalam konteks ini, Bank BTN sudah mengadaptasi sejumlah strategi yang kekinian. Seperti, pameran daring, aplikasi pemesanan, dan memudahkan nasabah untuk pengajuan KPR.

“Memang baiknya seperti itu, tetapi jangan juga memaksakan penyaluran KPR karena jika kualitas debitur enggak baik malah akan meningkatkan risiko kredit,” ujarnya.

Ia mencontohkan banyak sekali pengembang rumah mewah yang banting harga dan mengiklankannya di banyak media. Sayangnya tetap saja, data BI menunjukkan rumah mewah justru yang paling sepi peminat selama pandemi.

“Jangan buang kredit sembarangan, memang harus menunggu sembari meningkatkan layanan KPR terutama digital,” kata Esther.

Upaya Pemerintah Tekan Backlog

Rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). / Pu.go.id

Pandemi COVID-19 telah memukul perekonomian Indonesia. Upaya pemulihan pun terus dilakukan hingga saat ini. Salah satu industri yang diyakini bisa mengungkit ekonomi nasional yakni properti. Pasalnya, bisnis properti terbukti memiliki daya tahan di tengah guncangan pandemi, khususnya untuk sektor residensial.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan industri properti nasional memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan pemulihan ekonomi nasional. Kebangkitan properti nasional akan ikut menggerakkan 174 industri yang terkait.

”Bergeraknya kembali industri properti ini memicu pertumbuhan di berbagai sektor, memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Hal ini sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang,” ujarnya dalam sambutan peringatan Hari Ulang Tahun Ke-49 Real Estat Indonesia (REI) secara daring, Kamis, 11 Februari 2021.

Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan industri properti bisa menjadi garda terdepan dalam pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Properti bisa mengerek perekonomian negara karena mencakup 13 bidang usaha dan 174 industri terkait. Sektor real estate mampu menyerap hingga 30,34 juta orang pekerja langsung dan tidak langsung.

Totok mengatakan pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga melibatkan padat karya. Apalagi, setiap tahunnya dalam Program Sejuta Rumah, bisa terealisasi pembangunan 700.000 unit rumah subsidi.

Untuk menggairahkan industri properti dan mengurangi backlog perumahan, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menggelontorkan subsidi. Pada 2021, pemerintah menyiapkan bantuan pembiayaan perumahan sebesar 222.876 unit bagi MBR.

Bantuan pembiayaan perumahan tahun 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang juga diberikan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Alokasi FLPP sebanyak 157.500 unit senilai Rp16,66 triliun dilengkapi SBUM senilai Rp630 miliar, BP2BT 39.996 unit senilai Rp 1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun.

Anggaran FLPP tahun ini juga merupakan yang tertinggi. Tahun 2020 anggaran FLPP hanya sebesar Rp11 triliun. Untuk menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP ini, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR telah menggandeng 30 bank pelaksana.

Khusus untuk Program Sejuta Rumah tahun ini, Kementerian PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp8,1 triliun. Alokasi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp7,9 triliun.

Anggaran perumahan tahun 2021 akan dialokasikan untuk Rumah Susun 8.283 unit, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 114.900 unit. Kemudian, Rumah Khusus sebanyak 2.423 unit, dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk Perumahan Umum sebanyak 40.000 unit

Riset Housing Finance Bank BTN menyatakan sektor terkait properti memiliki koefisien multiplier sebesar 2,15 kali lipat. Dengan asumsi tersebut, maka dana FLPP sebesar Rp16,63 triliun tahun ini akan menyumbang ke perekonomian nasional sebesar Rp35,75 triliun. Sementara, penambahan anggaran FLPP 2021 sebesar Rp5,63 triliun dari 2020 juga akan menambah tenaga kerja sektor properti sebanyak 15 juta orang.

Tren Properti di Tengah Pandemi

Assistant Vice President Kota Podomoro Zaldy Wihardja (kiri) berdiskusi dengan calon pembeli Kota Podomoro Tenjo saat meninjau lokasi Rumah Contoh Kota Podomoro Tenjo yang berada di kawasan Central Park Podomoro City, Jakarta Barat, Senin, 7 Desember 2020. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tanda-tanda kebangkitan industri properti Tanah Air mulai tampak pada kuartal III-2020. Setidaknya hal itu dibuktikan dari melonjaknya trafik pencarian properti pada portal Rumah.com.

Dalam risetnya, Rumah.com mengungkapkan terjadinya peningkatan pencarian properti pada platform-nya, terutama pada kawasan penyangga Ibu Kota. Pada Provinsi Jawa Barat misalnya, pencarian properti pada kuartal ketiga tahun lalu meroket hingga 239% yoy.

Pada periode tersebut, properti yang paling banyak dicari di wilayah Jawa Barat adalah Kota Bogor dengan peningkatan mencapai 275% yoy. Disusul oleh Kota Bekasi yang melambung hingga 265% yoy.

Sementara itu, pencarian properti di Provinsi Banten turut mengalami kenaikan sebesar 171% secara tahunan. Kota yang paling diminati untuk provinsi paling barat di Pulau Jawa ini adalah Tangerang dengan peningkatan sebesar 174% yoy.

DKI Jakarta juga tercatat mengalami peningkatan, meskipun tak sebesar Jawa Barat ataupun Banten. Kenaikan pencarian properti di Ibu kota per kuartal III-2020 melonjak 143% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019.

Terjadinya kenaikan pencarian properti secara drastis di Bogor, Bekasi, dan Tangerang disinyalir akibat pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas. Sehingga, area-area dengan harga properti yang cenderung lebih rendah menjadi terhubung dengan wilayah lainnya dan lebih mudah diakses.

Ditilik dari segi harga, properti dengan kisaran Rp300 juta–Rp750 juta menjadi paling favorit atau sebanyak 25% dari total pencarian. Jika diakumulasikan, besarnya jumlah pencari hunian pada kisaran harga di bawah Rp1,5 miliar mencapai 61% dari total pencarian di portal tersebut.

Masih dari riset yang sama disebutkan bahwa indeks harga properti mulai tumbuh 0,5% pada triwulan ketiga 2020 dari kuartal sebelumnya. Setali tiga uang, indeks suplai properti terkerek 10% secara kuartalan.

Kondisi buyer’s maket ini diprediksi masih berlanjut hingga tahun 2021 ketika begitu banyak pilihan properti yang berusaha untuk dijual. Dengan kata lain, pembeli ada di posisi yang diuntungkan.

Di tengah optimisme tersebut, tantangan yang sama masih harus dihadapi oleh industri properti dalam negeri tahun ini. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan penerapan jaga jarak memaksa konsumen untuk merubah pola cara pencarian properti.

Rumah.com mencatat, 48% responden menyatakan kesulitan dalam melihat secara langsung unit hunian yang akan dibeli. Di samping itu, 38% responden mengalami kesulitan atau keterlambatan untuk mendapatkan KPR di masa pandemi.

Di sisi lain, konektivitas serta harga masih menjadi daya tarik utama pasar properti tahun ini. Jarak hunian dengan pusat kota tidak lagi menjadi pertimbangan utama konsumen, dengan syarat akses cukup baik. Oleh sebab itu, sejumlah daerah di sekitar jalan tol baru dan sekitar kawasan hunian terpadu masih menjadi incaran konsumen.

Di Depok, misalnya, kecamatan-kecamatan yang dilewati dekat dengan jalur tol baru mengalami kenaikan harga seperti Cimanggis (9%), Limo (4%) dan Cinere (3%). Pada kelurahan Cinangka di Kecamatan Sawangan, Depok, mengalami peningkatan hingga 35%.

Sejumlah kecamatan di Tangerang Selatan yang berada di sekitar tol Cinere-Serpong juga mengalami kenaikan harga seperti Pondok Cabe (6%), Serpong (12%), dan Pamulang (19%). Pada daerah sekitar hunian terpadu seperti Jakarta Garden City (JGC) yaitu Pulo Gebang, mengalami kenaikan yang cukup pesat hingga 10% secara kuartalan dan 15% secara tahunan.

Jadi, sudahkah Anda memiliki slogan “Rumahku Istanaku” sendiri? (SKO)

Membeli Istana Saat Wabah Corona Melanda