IDHAM.png

<p>JAKARTA &nbsp;- Pemangkasan anggaran pemerintah turut berdampak pada pembangunan daerah. Dalam kondisi ini, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi sorotan sebagai motor penggerak pembiayaan proyek strategis di daerah.</p><p>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kontribusi BPD dan BPR terhadap pembangunan ekonomi daerah. Melalui <i>Roadmap</i> yang telah disusun untuk kedua jenis lembaga keuangan tersebut, OJK menetapkan pilar khusus yang menekankan pentingnya peran aktif BPD dan BPR/S di wilayah operasionalnya.</p><p>"Peran BPD dan BPR/S dapat dioptimalkan melalui peningkatan akses keuangan, pembiayaan sektor produktif dan UMKM, serta sinergi dengan program pemerintah daerah dan BUMD," ujar Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK melalui jawaban tertulis, dikutip Selasa, 15 April 2025.&nbsp;</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/profil-dan-kekayaan-azealia-banks-yang-sebut-indonesia-sebagai-tempat-sampah-dunia">Profil dan Kekayaan Azealia Banks yang Sebut Indonesia Tempat Sampah Dunia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kuasai-40-persen-cadangan-dunia-mungkinkah-indonesia-kalahkan-as-di-sektor-panas-bumi">Kuasai 40 Persen Cadangan Dunia, Mungkinkah Indonesia Kalahkan AS di Sektor Panas Bumi?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/garuda-indonesia-angkut-2-4-juta-penumpang-di-kuartal-i-2025-tertinggi-dalam-tiga-tahun">Garuda Indonesia Angkut 2,4 Juta Penumpang di Kuartal I-2025, Tertinggi dalam Tiga Tahun</a></li></ul><p>Tak hanya itu, menurut Dian, BPD dan BPR juga diharapkan memainkan fungsi edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi daerah secara berkelanjutan.</p><h3>Potensi Pembiayaan dan <i>Multiplier Effect</i></h3><p>Dengan jaringan lokal yang kuat dan pemahaman mendalam terhadap karakteristik ekonomi daerah, BPD dan BPR memiliki potensi besar dalam pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah daerah. Kontribusi mereka diyakini mampu memberikan <i>multiplier effect</i> bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor riil dan UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal.</p><p>Namun demikian, Dian menekankan bahwa agar kontribusi ini maksimal, dibutuhkan kesiapan dari sisi internal perbankan daerah.</p><p>"OJK telah mengidentifikasi faktor-faktor penting yang perlu diperkuat, seperti kepemimpinan, kualitas dan kuantitas SDM, hingga infrastruktur teknologi," jelasnya.</p><h3>Risiko yang Perlu Diantisipasi</h3><p>Meski potensinya besar, pembiayaan proyek strategis tetap memiliki risiko, terutama jika tidak diiringi dengan manajemen risiko yang baik. Beberapa tantangan yang bisa muncul antara lain terkait kemampuan permodalan, kualitas aset, hingga kemungkinan keterlambatan pengembalian investasi dari proyek-proyek pemerintah daerah.</p><p>"Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko menjadi krusial dalam mendukung keberlanjutan peran BPD dan BPR dalam pembiayaan strategis," tambah Dian.</p><p>Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/pencadangan-jumbo-di-awal-2025-sinyal-waspada-perbankan"><strong>Pencadangan Jumbo di Awal 2025, Sinyal Waspada Perbankan?</strong></a></p><h3>Progres Konsolidasi BPR ke dalam BPD</h3><p>Dalam rangka memperkuat perbankan daerah, OJK juga mendorong konsolidasi antara BPD dan BPR milik pemerintah daerah (Pemda). Hal ini bertujuan agar BPR dapat lebih kuat secara kelembagaan dan mampu menghadapi tantangan bisnis ke depan.</p><p>"Pemegang saham BPD yang juga memiliki saham di BPR milik Pemda dapat mengusulkan BPD sebagai pemegang saham pengendali di BPR/S tersebut. Proses ini sudah dimungkinkan dalam kerangka regulasi yang ada," terang Dian.</p><p>Sejumlah BPD bahkan telah menjadi pemegang saham pengendali (PSP) di beberapa BPR milik Pemda. Menurut Dian, langkah ini membuka peluang bagi transfer pengetahuan, sinergi infrastruktur, dan penguatan permodalan. Dengan BPD sebagai pemilik, BPR milik Pemda juga bisa lebih tangguh menghadapi risiko keuangan yang mungkin terjadi.</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bitcoin-kembali-dilirik-sebagai-pelindung-nilai-di-tengah-gonjang-ganjing-tarif-trump">Bitcoin Kembali Dilirik Sebagai Pelindung Nilai di Tengah Gonjang-ganjing Tarif Trump</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/asing-lepas-10-saham-unggulan-senilai-rp-4-6-triliun-tiga-big-banks-diobral">Asing Lepas 10 Saham Unggulan Senilai Rp4,6 Triliun, Tiga Big Banks Diobral</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ihsg-hari-ini-dibuka-naik-79-43-poin-ke-6-075-57">IHSG Hari Ini Dibuka Naik 79,43 Poin ke 6.075,57</a></li></ul><h3>Belum Ada Rencana Penerbitan Aturan Baru</h3><p>Terkait regulasi, OJK menegaskan bahwa proses konsolidasi ini tidak memerlukan penerbitan Peraturan OJK (POJK) atau Surat Edaran OJK (SEOJK) baru. Kerangka hukum saat ini dinilai sudah cukup untuk mendukung inisiatif tersebut.</p><p>"Komunikasi dengan para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terus dilakukan untuk memastikan kelancaran proses konsolidasi," pungkas Dian.</p>

AMIRUDDIN ZUHRI.png

pos-credit-card-settlement-instead-cash-settlement-shopping.jpg

Pemangkasan anggaran pemerintah turut berdampak pada pembangunan daerah. Dalam kondisi ini, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi sorotan sebagai motor penggerak pembiayaan proyek strategis di daerah.

Harga Emas Hari Ini

Menilik Peran BPD dan BPR untuk Perekonomian Daerah di Tengah Pemangkasan Anggaran