IDHAM.png

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa norma Pasal 251 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Dengan putusan ini, perusahaan asuransi tidak lagi diperbolehkan membatalkan klaim asuransi secara sepihak.Keputusan ini diambil setelah MK mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 251 KUHD yang diajukan oleh Maribati Duha. Permohonan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 83/PUU-XXII/2024 dan diputuskan pada Jumat, 3 Januari 2025.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/selain-squid-game-2-ini-10-film-dan-drama-yang-dibintangi-im-siwan">Selain Squid Game 2, Ini 10 Film dan Drama yang Dibintangi Im Siwan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/teori-permainan-jack-and-jill-akankah-menjadi-permainan-mematikan-di-squid-game-3">Teori Jack and Jill, Akankah Menjadi Permainan Mematikan di Squid Game 3?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sukses-bintangi-squid-game-2-ternyata-5-aktor-ini-terlibat-skandal">Sukses Bintangi Squid Game 2, Ternyata 5 Aktor Ini Terlibat Skandal</a></li></ul>MK Tegaskan Perlunya Kesepakatan dalam Pembatalan PertanggunganKetua MK Suhartoyo menyampaikan dalam keterangan resminya, "Menyatakan norma Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, 'termasuk berkaitan dengan pembatalan pertanggungan harus didasarkan atas kesepakatan penanggung dan tertanggung berdasarkan putusan pengadilan.'"Norma dalam Pasal 251 KUHD dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena membuka ruang interpretasi yang beragam, terutama terkait mekanisme pembatalan perjanjian asuransi. Pasal ini juga tidak secara eksplisit mengatur tata cara pembatalan apabila ditemukan hal-hal yang disembunyikan oleh tertanggung, meskipun hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/industri-reasuransi-tertekan-hardening-market-ada-yang-rbc-nya-minus">Industri Reasuransi Tertekan Hardening Market, Ada yang RBC-nya Minus</a>Kelemahan Pasal 251 KUHD Menurut MahkamahMahkamah Konstitusi mencermati bahwa Pasal 251 KUHD hanya memberikan pilihan dampak terhadap perjanjian, yaitu perjanjian dapat dibatalkan atau dibuat dengan syarat yang berbeda apabila ditemukan hal-hal yang keliru atau disembunyikan. Namun, tidak ada aturan tegas mengenai tata cara pembatalan akibat kesalahan tersebut.Akibatnya, norma ini dinilai tidak memberikan perlindungan hukum yang adil, khususnya bagi pihak tertanggung. Dalam hubungan perjanjian, seharusnya ada prinsip keseimbangan posisi antara penanggung dan tertanggung. Namun, Pasal 251 KUHD terkesan hanya mengutamakan kepentingan penanggung dengan memberikan peringatan kepada tertanggung tanpa memastikan hak-hak mereka terlindungi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/lk-21-dan-anoboy-ilegal-ini-6-platform-streaming-yang-aman">LK21 dan Anoboy Ilegal, Ini 6 Platform Streaming yang Aman</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/broker-ini-borong-saham-goto-sebesar-rp-200-miliar-jelang-momen-tahun-baru">Broker Ini Borong Saham GOTO Sebesar Rp200 Miliar Jelang Momen Tahun Baru</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/dua-hari-berturut-turut-goto-jadi-saham-tercuan-di-pembukaan-lq-45">Dua hari Berturut-turut, GOTO jadi Saham Tercuan di Pembukaan LQ45</a></li></ul>Pentingnya Prinsip Keseimbangan dalam PerjanjianMK menegaskan bahwa setiap perjanjian harus didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak dan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Pasal 251 KUHD dianggap gagal mencerminkan prinsip tersebut, sehingga menciptakan ketimpangan dalam hubungan antara penanggung dan tertanggung."Pasal ini seolah hanya ditujukan untuk memberi peringatan kepada tertanggung, tanpa memberikan keseimbangan hak dari pihak tertanggung atas perjanjian yang dibuat bersama penanggung," jelas MK dalam putusannya.Ketidakseimbangan ini menyebabkan Pasal 251 KUHD dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan hukum, khususnya bagi tertanggung yang seharusnya memiliki hak yang setara dalam kontrak asuransi.

insurance-agent-working-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim.jpg

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memutuskan bahwa norma Pasal 251 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat. Dengan putusan ini, perusahaan asuransi tidak lagi diperbolehkan membatalkan klaim asuransi secara sepihak.

Harga Emas Hari Ini

MK Putuskan Klaim Asuransi Tak Bisa Lagi Dibatalkan Sepihak, Berikut Penjelasannya