Jakarta-Sebuah penelitian menemukan bahwa instansi terkait keuangan di pemerintahan daerah masih belum paham tentang potensi pajak rokok daerah yang bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat.



&#8220;Hasil studi menunjukkan, baik pihak pemerintah daerah
maupun DPRD, belum sepenuhnya memahami kebijakan pajak rokok daerah,&#8221; kata
Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda melalui
siaran pers dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau yang dirilis Selasa
(26/11).



Oka, panggilan akrabnya, mengatakan ketidakpahaman komisi
yang membidangi kesehatan dan keuangan di DPRD menyebabkan pengawasan
legislatif terhadap eksekutif terkait penggunaan pajak rokok daerah, terutama
untuk kepentingan kesehatan masyarakat, menjadi lemah.



Pihak yang sudah paham sepenuhnya tentang kebijakan pajak
rokok daerah masih terbatas pada dinas kesehatan, badan perencanaan
pembangunan, dan satuan polisi pamong praja.



&#8220;Akibatnya, tidak ada konsistensi penganggaran
pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dan upaya promotif dan preventif di
bidang kesehatan dengan menggunakan dana pajak rokok daerah,&#8221; tuturnya.



Penelitian yang dilakukan di lima kota/kabupaten, yaitu Kota
Medan, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Denpasar itu
mencoba melihat pelaksanaan pajak rokok daerah yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Menurut Undang-Undang tersebut, pajak rokok baik untuk
provinsi maupun kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk
mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum oleh aparat berwenang seperti
pemberantasan roko ilegal dan penegakan aturan kawasan tanpa rokok.



Penelitian tersebut merupakan kerja sama antara Yayasan
Pusaka Indonesia, Medan; Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA); Jogja Sehat Tanpa
Tembakau (JSTT); Udayana Central, Bali; No Tobacco Community, Bogor; dan Komite
Nasional Pengendalian Tembakau.

dd810e9e-0132-4562-bd78-3c859a80ab9b

Jakarta-Sebuah penelitian menemukan bahwa instansi terkait keuangan di pemerintahan daerah masih belum paham tentang potensi pajak rokok daerah yang bisa digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. &#8220;Hasil studi menunjukkan, baik pihak pemerintah daerah maupun DPRD, belum sepenuhnya memahami kebijakan pajak rokok daerah,&#8221; kata Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia OK Syahputra Harianda melalui siaran pers dari [&hellip;]

Info Sembako hari ini

Pemda Belum Optimalkan Pajak Rokok untuk Program Kesehatan