Jakarta &#8211; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan
Permen No. 7/ 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan
Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara di mana
perizinan tidak terjadi otomatis.



Permen ini diterbitkan guna menjamin kepastian hukum,
kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan
kegiatan usaha pertambangan, penyederhanaan birokrasi dan perizinan, serta
mendorong pengembangan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara.



&#8220;Pasal ini bukan merupakan pengaturan yang baru,
melainkan telah diatur sebelumnya dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2018 (Pasal
43A) dan Permen ESDM No.51 /2018 (Pasal 110A). Intinya pasal ini memberikan
simplifikasi birokrasi dan perizinan, serta memberikan kepastian hukum atas
prosedur pengajuan perpanjangan KK/PKP2B menjadi IUPK&#8221;, jelas Kepala Biro
Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agung Pribadi di Jakarta,
Kamis 2 April 2020.



Sementara, frase &#8220;Ketentuan lain&#8221; yang dimuat
dalam Pasal 111, tidak dimaksudkan untuk memberikan hak-hak khusus yang
menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan melainkan sebagai
instrumen pengendali agar pelaku usaha pertambangan dapat melaksanakan
kewajibannya secara proporsional guna mengoptimalkan potensi sumber daya
mineral dan batu bara, peningkatan penerimaan negara, dan pemenuhan kewajiban
lingkungan hidup.



Lebih lanjut menurut Agung, ketentuan pasal 111 juga
diperlukan untuk mengatasi permasalahan hukum yang mungkin timbul akibat
perubahan dari rezim kontrak menjadi izin.



Menurut Agung, Ketentuan dalam Pasal 111 Permen ini bukan
merupakan dasar hukum pemberian perpanjangan PKP2B dalam bentuk IUPK, melainkan
ketentuan yang bersifat teknis dalam kaitannya dengan penetapan SK IUPK.



&#8220;Tentunya dalam pemberian perpanjangan menjadi IUPK,
pemerintah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang berlaku, pemenuhan
syarat-syarat, serta hasil evaluasi terhadap kinerja perusahaan (tidak bersifat
otomatis)&#8221;, tegas Agung.



Seperti diketahui, tambahnya, Kementerian ESDM tidak akan
menerbitkan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK OP dengan hanya didasarkan pada
ketentuan Pasal 111 Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 ini, melainkan berdasarkan
ketentuan UU Nomor 4 Tahun 2009, PP 23 Tahun 2010 beserta perubahannya.



&#8221; Berkaitan dengan perpanjangan PKP2B menjadi IUPK,
saat ini sedang disiapkan sejumlah peraturan perundang-undangan dalam bentuk
RUU dan RPP, yaitu RPP Perubahan Keenam PP 23/2010, RUU Minerba, dan RUU Cipta
Kerja,” ungkap Agung dikutip Antara



Selain itu, Permen ini mengatur tentang pengajuan perubahan
RKAB Tahunan, pengaturan sistem pelaporan online pada kegiatan pengangkutan dan
penjualan minerba, penghapusan perizinan dalam bentuk persetujuan perubahan
direksi/komisaris, perubahan jangka waktu pengajuan permohonan peningkatan
tahap IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi, serta pengaturan tentang
mekanisme pengalihan IUP PMDN menjadi IUP PMA.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Aktivitas tambang batu bara PT Bukit Asam/ Kaltim Post

aktivitas-tambang-batu-bara-pt-bukit-asam-kaltim-post

Jakarta &#8211; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan Permen No. 7/ 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara di mana perizinan tidak terjadi otomatis. Permen ini diterbitkan guna menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, penyederhanaan [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Perhatikan, Ada Aturan Baru Perpanjangan Kontrak Pertambangan