Jakarta &#8211; Kementerian Keuangan tengah menyiapkan peraturan
yang di dalamnya terdapat skema relaksasi pembayaran kredit bagi perusahaan
otobus (PO) yang saat ini terancam tumbang dampak COVID-19.



“Stimulus kedua paket untuk 11 sub sektor manufaktur minggu
depan ini terbit Peraturan Menteri yang baru, 18 sektor itu akan diberi
insentif yang berupa pasal 21 ditanggung pemerintah pasal 22 dan 25
transportasi masuk disini dan ini akan menjangkau sektor yang paling
terdampak,” kata Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam diskusi
virtual yang bertajuk “Menyelamatkan Layanan Transportasi Umum dari Dampak COVID-19”
di Jakarta, Minggu 26 April 2020.



Yustinus menyebutkan skema pertama, cost sharing yakni
penundaan angsuran pokok bagi para debitur menengah di mana pemerintah tidak
akan menanggung seluruhnya, tapi dibagi dengan perbankan atau lembaga
pembiayaan non-perbankan.



“Bagaimana terutama bagi para debitur yang sifatnya
menengah, pembiayaan akan dicakup di sini berupa penundaan angsuran pokok dan
juga bantuan besarannya berapa nanti akan tergantung skema dengan perbankan
masing-masing atau lembaga pembiayaan masing-masing karena skemanya bukan
pemerintah menanggung semuanya karena skemanya cost sharing,” katanya.



Skema kedua, yakni dukungan untuk pembiayaan bank dan
nonbank memberikan kredit. “Mereka akan mendukung itu bagaimana skemanya nanti
akan dibuat bersama OJK dan Bank Indonesia tapi kita pastikan baik yang segmen
kecil menengah maupun besar itu bisa mendapatkan bantuan sehingga bank
pembiayaan itu berani untuk memberikan pinjaman dalam skema yang lunak tidak
memberatkan yang penting ini bisa bertahan. Sekarang ini kita hanya berpikir
untuk bertahan hidup tidak muluk-muluk,” katanya.



Dalam hal ini, kata Yustinus, pemerintah mendukung Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) supaya menjamin lebih besar lagi dan mendukung seperti
Askrindo dan Jamkrindo, sehingga bank berani melakukan restrukturisasi.



“Ini yang sekarang sedang dikerjakan. Betul bapak-ibu
mungkin kita hanya bisa bertahan hanya 1 hingga 2 bulan lagi kami juga
memikirkan ini secara paralel,” katanya.



Pernyataan tersebut menanggapi sejumlah PO yang menghadapi
tekanan karena COVID-19 di mana sudah tidak beroperasi, namun masih memiliki
kewajiban pembayaran angsuran kredit di bank.



Ketua Persatuan Angkutan Pariwisata Bali Nyoman Sudiarta
mengaku pihaknya sudah merumahkan sopir dan karyawan karena sejak Februari 2020
sudah tidak ada lagi wisatawan.



Nyoman menyebutkan total armada pariwisata di Bali sebanyak
1,200 unit dengan 2.000 kru dan 300-500 pegawai.



“Semenjak wabah COVID-19 ini sebenarnya okupansinya sudah
menurun 80 persen. Kemudian ada PM 25 ini sudah tidak ada tamu lagi, kami tidak
ada operasi karyawan dirumahkan, sopir pulang kampung semua,” katanya.



Senada disampaikan Direktur PO NPM Angga Vircansa Chairul
yang mengatakan penghentian operasional bus karena COVID-19 ini berdampak
langsung pada 200 kepala keluarga. “Kami memiliki 133 pengemudi, kru sebanyak
70 orang, artinya ada 200 lebih kepala keluarga yang terdampak langsung,”
katanya. Angga juga mengeluhkan BLT dari Kepolisian di mana belum adanya
pencairan dan kuota terbatas.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Pemudik bersiap menaiki bus antar kota antar provinsi yang siap dibersngkatkan dari terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

ilustrasi-mudik-6

Jakarta &#8211; Kementerian Keuangan tengah menyiapkan peraturan yang di dalamnya terdapat skema relaksasi pembayaran kredit bagi perusahaan otobus (PO) yang saat ini terancam tumbang dampak COVID-19. “Stimulus kedua paket untuk 11 sub sektor manufaktur minggu depan ini terbit Peraturan Menteri yang baru, 18 sektor itu akan diberi insentif yang berupa pasal 21 ditanggung pemerintah pasal [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Perusahaan Otobus Terancam Ambruk, Pemerintah Siapkan Ini