JAKARTA - Pada tahun 2022 Pemerintah memulai pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang diklaim sebagai langkah strategis untuk mewujudkan transformasi digital yang terintegrasi.&nbsp;Dilansir laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://aptika.kominfo.go.id/">Kominfo</a>), pembangunan ini didasarkan pada Pasal 27 Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Perpres SPBE) yang menetapkan ketentuan mengenai pusat data dan penggunaannya oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.Pasal 1 Perpres SPBE mendefinisikan pusat data sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya guna keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.&nbsp;Sementara itu, Pasal 27 ayat (4) menjelaskan bahwa Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang dimanfaatkan secara bersama oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, serta saling terhubung.Pusat Data Nasional ini terdiri dari pusat data yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan/atau pusat data instansi pusat dan daerah yang memenuhi persyaratan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (5).<h4>Lokasi Pembangunan</h4>Perencanaan dan studi kelayakan PDN akan dibangun di empat lokasi.&nbsp;Pada tahap pertama pemerintah berfokus pada pembangunan di wilayah Jababeka dan penyiapan lahan di Batam.&nbsp;Pemerintah akan membangun PDN di Cikarang, Surabaya, Batam, dan IKN.Dalam proses pembangunan PDN, Kominfo juga menyelenggarakan layanan PDN Sementara yang dapat digunakan oleh seluruh instansi pemerintah atau Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D).&nbsp;Layanan PDN Sementara ini diharapkan dapat mempercepat proses migrasi data center dari instansi pemerintah secara bertahap.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ihsg-ngebut-1-01-persen-ditutup-ke-level-7-135">IHSG Ngebut 1,01 Persen, Ditutup ke Level 7.135</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/link-live-streaming-prancis-vs-belgia-di-16-besar-euro-2024">Link Live Streaming Prancis Vs Belgia di 16 Besar Euro 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bsi-pimpin-anak-usaha-bank-mandiri-cetak-laba-rp-3-triliun">BSI Pimpin Anak Usaha Bank Mandiri Cetak Laba Rp3 Triliun</a></li></ul>Layanan PDN Sementara meliputi beberapa aspek sebagai berikut:<ol><li>Penyediaan Layanan Government Cloud Computing: Ekosistem PDN yang disediakan oleh Kemkominfo untuk mendukung kebutuhan komputasi awan pemerintah.</li><li>Integrasi dan Konsolidasi Pusat Data: Mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan pusat data instansi pemerintah pusat dan daerah (IPPD) ke dalam PDN.</li><li>Penyediaan Platform Proprietary dan Open Source Software: Mendukung penyelenggaraan aplikasi umum atau khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).</li><li>Penyediaan Teknologi Big Data dan Kecerdasan Buatan: Menyediakan teknologi untuk mendukung analisis data besar dan implementasi kecerdasan buatan bagi IPPD.</li></ol><h4>Jebol Tahun 2024</h4>Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional mengalami serangan hacker yang mengguncang sistemnya.&nbsp;Serangan ini menggunakan ransomware yang dikenal sebagai Brain Chiper, yang berhasil mengunci operasi pusat data.&nbsp;Peretas yang tidak dikenal meminta tebusan sebesar US$8 juta atau sekitar Rp130 miliar (kurs Rp16.320) untuk mengembalikan akses ke sistem.Menurut Menkominfo Budi Arie Setiadi, serangan ini terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terletak di Surabaya, Jawa Timur.&nbsp;Kejadian ini menyoroti tantangan besar dalam menjaga keamanan data dan infrastruktur digital yang semakin kompleks di Indonesia.Kominfo tidak memberikan rincian mengenai instansi-instansi yang terkena dampak langsung dari serangan tersebut.&nbsp;Namun, berdasarkan informasi yang terdapat di laman resmi Kementerian Kominfo, terdapat 56 kementerian dan lembaga yang menggunakan layanan Pusat Data Nasional pada periode 2020-2021.&nbsp;Selain itu, layanan tersebut juga digunakan oleh 13 provinsi, 105 kabupaten, dan 31 kota di seluruh Indonesia.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ihsg-ngebut-1-01-persen-ditutup-ke-level-7-135">IHSG Ngebut 1,01 Persen, Ditutup ke Level 7.135</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/link-live-streaming-prancis-vs-belgia-di-16-besar-euro-2024">Link Live Streaming Prancis Vs Belgia di 16 Besar Euro 2024</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bsi-pimpin-anak-usaha-bank-mandiri-cetak-laba-rp-3-triliun">BSI Pimpin Anak Usaha Bank Mandiri Cetak Laba Rp3 Triliun</a></li></ul><h4>Daftar Kementrian dan Lembaga Pengguna PDN</h4>Berikut adalah daftar instansi yang menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) selama periode 2020-2021:1. ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) 2. BKN (Badan Kepegawaian Negara) 3. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 4. BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) 5. Dewan Kerajinan Nasional 6. DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) 7. Kementerian Agama 8. Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) 9. Kementerian Dalam Negeri 10. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 11. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 13. BSN (Badan Standardisasi Nasional) 14. Kantor Staf Presiden 15. Badan Pengawas Pemilu 16. BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) 17. Badan Informasi Geospasial 18. Dewan Ketahanan Keluarga dan Daerah Nasional (DKKDN) 19. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 20. BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) 21. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 22. BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) 23. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) 24. BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) 25. Badan Pusat Statistik (BPS) 26. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) 27. Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) 28. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) 29. Kementerian Hukum dan HAM (Hukum dan Hak Asasi Manusia) 30. Kementerian Kesehatan 31. Kementerian Keuangan 32. Kementerian Komunikasi dan Informatika 33. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan 34. Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) 35. Kementerian Luar Negeri 36. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 37. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 38. Kementerian Perdagangan 39. Kementerian Pertanian 40. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) 41. Kementerian Sosial 42. Kementerian Kelautan dan Perikanan 43. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 44. Komisi Yudisial 45. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) 46. LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) 47. Lembaga Administrasi Negara 48. Mahkamah Konstitusi 49. Ombudsman 50. Perpustakaan Nasional 51. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 52. Setjen DPR (Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat) 53. Setjen MPR (Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat) 54. BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) 55. Kementerian Perhubungan 56. LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Ilustrasi peretas membobol data.

Serangan terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. 

Harga emas hari ini

Digunakan 56 Instansi Negara, Berikut Fakta PDN yang Viral Dibobol