RIZANATUL.png

JAKARTA - Pemerintah menargetkan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) tahun 2024 mencapai 61,00. Target tersebut merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.Sebagai informasi, iBangga merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional. Tiga aspek yakni dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan bakal digenjot untuk menuju target tersebut.&nbsp;Capaian iBangga beberapa tahun terakhir terus meningkat. &nbsp;Pada 2021, capaian iBangga sebesar 54,01 dan tahun 2022 sebesar 56,7. Artinya, pemerintah masih butuh angka 4,3 setahun ke depan untuk memenuhi target sesuai RPJMN. Merujuk capaian tersebut, pemerintah dinilai perlu mempercepat capaian target iBangga dengan integrasi maupun intervensi dari kementerian/lembaga.&nbsp;Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Mustikorini Indrijatiningrum, menyatakan terdapat 3 dimensi dan 11 indikator dalam konsep iBangga yang disusun BKKBN.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/unilever-perbolehkan-karyawan-asal-rusia-ikuti-wajib-militer">Unilever Perbolehkan Karyawan Asal Rusia Ikuti Wajib Militer</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/resmi-ke-al-nassr-gaji-alex-telles-naik-rp-40-miliar-per-tahun">Resmi ke Al Nassr, Gaji Alex Telles Naik Rp40 Miliar per Tahun</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/meski-terkendala-bahasa-mahasiswa-asing-ugm-ini-terkesan-ikut-kkn">Meski Terkendala Bahasa, Mahasiswa Asing UGM Ini Terkesan Ikut KKN</a></li></ul>Pertama yakni dimensi ketentraman dengan indikator kegiatan ibadah, legalitas keluarga, jaminan kesehatan&nbsp;dan keharmonisan Keluarga. Kedua, dimensi kemandirian dengan indikator pemenuhan kebutuhan dasar, jaminan keuangan&nbsp;keberlangsungan pendidikan, kesehatan keluarga, dan akses informasi.Ketiga yakni dimensi kebahagiaan dengan indikator interaksi keluarga dan interaksi sosial. Mustikorini menyampaikan pembangunan keluarga merupakan isu lintas sektor yang perlu melibatkan berbagai Kementerian dan Lembaga. Karena itu, peran kementerian dan lembaga perlu dikuatkan. “Perlu upaya bersama dan sinergi antar sektor,” ujarnya.&nbsp;Menurutnya, untuk Dimensi Ketentraman melibatkan Kemendikbudristek, Kemenag, BKKBN, KPPPA Kemenkes, Kemensos, Kemendagri. Keterlibatan K/L dengan melihat indikator yang berada di aspek dimensi ketentraman yaitu indikator Kegiatan Ibadah, Legalitas Keluarga, Jaminan Kesehatan, Keharmonisan Keluarga.<h3>Komitmen dan Kolaborasi</h3>Sementara untuk Dimensi Kemandirian melibatkan Kemnaker, Kemensos, Kementerian PUPR, Kemendikbudristek, BKKBN, Kemenag, Kemenkes, Kemenkominfo, KPPPA, Kemenkop UKM, Kemendagri, KPI. Keterlibatan K/L dengan melihat indikator Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Jaminan Keuangan&nbsp;Keberlangsungan Pendidikan, Kesehatan Keluarga, Akses Informasi.Sedangkan untuk Dimensi Kebahagiaan melibatkan Kemendikbudristek, Kemenkes, Kemenag, Kemensos, KPPPA, Kemenpora, BKKBN. Keterlibatan K/L dengan melihat indikator Interaksi Keluarga dan Interaksi Sosial.Ia menambahkan implementasi intervensi yang dicanangkan dari kementerian dan lembaga perlu dipastikan sehingga program mampu memberi dampak. "Komitmen pemangku kepentingan serta memperluas kemitraan dan kolaborasi dari kementerian dan lembaga dalam pembangunan keluarga perlu semakin dikuatkan. Sehingga target iBangga dan pembangunan keluarga bisa dicapai," tuturnya.

IMG_20240808_234928.jpg

Ide Aktivitas Bersama Keluarga yang Seru dan Menyenangkan

Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Mustikorini Indrijatiningrum 

Indeks Pembangunan Keluarga merupakan salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan pembangunan nasional.

Harga Emas Hari Ini

Penuhi Target RPJMN, Pemerintah Genjot Indeks Pembangunan Keluarga