JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajaran mengatasi dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik, termasuk surat-surat yang ditujukan kepada kepala negara.

Pasalnya, data-data yang beredar oleh peretas, salah satunya Bjorka dinilai data-data umum. Bukan data-data spesifik dan bukan yang terbaru. Hal ini disampaikan oleh Menkominfo Johny G Plate.

"Sebagian data-data yang lama untuk saat ini. Hanya tim lintas kementerian atau lembaga dari BSSN, Kominfo, Polri dan BIN tentu akan berkoordinasi untuk menelaah secara mendalam,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate mengutip setkab, Senin, 12 September 2022.

Pemerintah juga akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

“Perlu ada emergency response team yang terkait untuk menjaga tata kelola yang baik di Indonesia untuk menjaga juga kepercayaan publik. Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” tuturnya.

Selain itu, Menkominfo juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membangun kekuatan nasional dengan bekerja sama dan menjaga kekompakan salah satunya dalam menghadapi bahaya di dalam ruang digital.

Menurutnya, bahaya di ruang dikital merupakan tindakan kriminal digital. Meskipun beda pendapat, namun harus mengutamakan kepentingan negara.

“Berbeda pendapat, itu normal dalam demokrasi, dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat untuk kepentingan negara secara keseluruhan, marilah kita jaga kekompakan,” ujarnya.

Sebelumnya, Pengguna BreachForums Bjorka kian bikin heboh dunia siber usai membocorkan beberapa data. Terutama rangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Dalam unggahan Bjorka, dokumen yang dicuri pada September 2022 itu terdiri dari 679.180 data dengan kapasitas 40 MB (compressed) dan 189 MB (uncompressed).

Soal Data Negara Bocor, Menkominfo Sebut Sebagian Dokumen Lama