IDHAM.png

JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) memberikan penjelasan soal bantuan langsung tunai (BLT) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau bantuan produktif mikro usaha (BPUM) yang belum cair.Sebelumnya, BLT UMKM 2022 ditargetkan pemerintah untuk mulai disalurkan setelah perayaan Idulfitri pada Mei.Deputi Usaha Mikro KemenkopUKM Eddy Satriya mengatakan, BLT UMKM 2022 belum bisa dicairkan karena pemerintah masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/sama-sama-diakuisisi-investor-amerika-ini-beda-skema-pembelian-ac-milan-dan-chelsea-fc">Sama-Sama Diakuisisi Investor Amerika, Ini Beda Skema Pembelian AC Milan Dan Chelsea FC</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kinerja-kuartal-i-2022-moncer-antam-targetkan-penjualan-bijih-nikel-naik-31-tahun-ini">Kinerja Kuartal I-2022 Moncer, Antam Targetkan Penjualan Bijih Nikel Naik 31% Tahun Ini</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/perdana-garuda-indonesia-antarkan-1-506-jemaah-haji-ke-madinah">Perdana, Garuda Indonesia Antarkan1.506 Jemaah Haji Ke Madinah</a></li></ul>Walau demikian, Eddy menegaskan bahwa subsidi untuk UMKM tahun ini sudah pasti akan disalurkan kepada para pelaku usaha yang membutuhkan dan memenuhi syarat."BPUM 2022 akan dilanjutkan. Namun, statusnya kita menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan dengan total anggaran sekitar kurang lebih Rp7,68 triliun," kata Eddy dalam konferensi pers virtual, Jakarta, Jumat, 3 Juni 2022.Eddy pun memastikan bahwa pihaknya akan memaksimalkan pengecekan calon penerima BLT di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Kemenkeu.Pasalnya, pada tahun lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat masih adanya penerima BLT dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) dan TNI atau Polri meski seharusnya bantuan itu disalurkan untuk pelaku usaha mikro."Kita sudah meminta pimpinan-pimpinan memberikan semacam peringatan atau mengimbau mereka agar tak melakukan perbuatan yang sama," tutur Eddy.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/tiba-tiba-terkena-phk-tanpa-persiapan-ini-5-hal-yang-harus-dilakukan">Tiba-tiba Terkena PHK Tanpa Persiapan? Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/rute-tanah-abang-bogor-dihapus-penumpang-menumpuk-di-stasiun-manggarai">Rute Tanah Abang - Bogor Dihapus, Penumpang Menumpuk di Stasiun Manggarai</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/terra-luncurkan-luna-versi-baru-nilainya-langsung-anjlok-dalam-beberapa-jam">Terra Luncurkan LUNA Versi Baru, Nilainya Langsung Anjlok dalam Beberapa Jam</a></li></ul>Dalam program BPUM 2022 ini, pemerintah menargetkan 12,8 juta penggiat <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=umkm">UMKM</a> mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp600.000.Jumlah itu turun 50% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1,2 juta perpenerima. Sementara itu, pada 2020, pemerintah menyalurkan Rp2,4 juta untuk setiap penerima.Sama seperti penyaluran pada tahun sebelumnya, pelaku usaha bisa mengecek nama penerima bantuan di situs eform.bri.co.id.Walau begitu, layanan di situs belum dibuka karena program <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=bpum">BPUM</a> di tahun ini masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pemerintah.&nbsp;

LAILA.png

Pengunjung melihat produk kerajinan di salah satu stan pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Jakarta Convention Center (JCC), Jum'at, 27 Mei 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Pameran UMKM Karya Kreatif Indonesia.jpg

Pemerintah menargetkan 12,8 juta penggiat UMKM mendapat bantuan uang tunai sebesar Rp600.000.

Info Sembako hari ini

Subsidi untuk UMKM Senilai Rp600 Ribu Belum Cair, Ini Penjelasan Kemenkop UKM