Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, masyarakat Indonesia harus menanggung beban lebih berat jika PPN tetap dinaikkan menjadi 12%. Terlebih hal ini berlangsung saat masih banyaknya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas daya beli yang menurun.

Gen Z cenderung dengan mudah mengeluarkan uang atau tabungan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kondisi ini tentu dapat membuat mereka terancam miskin, bahkan lebih miskin dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.

Indonesia memiliki potensi besar dalam kekayaan sumber daya alam yang perlu diolah di dalam negeri untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.