DCII mencatatkan peningkatan pendapatan dari Rp1,30 triliun menjadi Rp1,81 triliun, yang turut mendorong kenaikan laba tahun berjalan dari Rp514,48 miliar menjadi Rp796,82 miliar.

Baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat (AS) menyoroti sejumlah layanan keuangan Indonesia yang dianggap membatasi ruang gerak perusahaan asing, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Dalam laporan National Trade Estimate Report 2025, AS menyoroti berbagai hambatan perdagangan dan investasi di Indonesia, mulai dari lemahnya perlindungan HaKI, pembatasan sektor jasa, hingga kebijakan impor dan subsidi yang dianggap diskriminatif.

Selain aktif sebagai penulis buku dan pembicara, ia juga terlibat langsung dalam berbagai usaha rintisan di sektor teknologi dan keuangan.