24 tahun pelaksanaan otonomi daerah belum banyak memberi perubahan bagi rakyat di 38 provinsi. Yang ada, pemerintah daerah masih terus menengadahkan tangan ke Jakarta. Celakanya, dana itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, bahkan menyimpang dari peruntukan yang tercantum di APBN.