Di tengah seruan penundaan PPN 12% mengemuka ide legalisasi ekonomi underground. Potensi ekonomi dari bisnis bawah tanah ini memang sangat besar: 15%-20% dari PDB

Keputusan pemerintah yang kukuh memberlakukan ekspor pasir laut membuka luka lama praktik tersebut beberapa dekade silam. Nelayan, warga pesisir dan masyarakat adat di penjuru Nusantara telah merasakan pedihnya kehilangan penghidupan akibat pengerukan pasir laut.

Kapal tersebut mencoba mengelabui pihak berwenang dengan menggunakan dokumen kapal yang seharusnya tidak berlaku lagi.

Riset KNTI menggambarkan data betapa kesulitan sosioekonomi, kurangnya perlindungan hak tenurial, dampak buruk perubahan iklim, dan akses energi yang tidak merata yang mengganggu mata pencaharian para nelayan.