Hal ini untuk memperlancar proses penguasaan tambang, termasuk bagi-baginya ke siapa aja lagi, kan ormasnya tidak terbatas hanya kepada Muhammadiyah dan NU saja

Ketua PP Persis Jeje Zaenudin mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024. Persis mengatakan sudah melakukan kajian sebelum akhirnya mengeluarkan kebijakan tersebut.

Sehari setelah Muhammadiyah mengumumkan secara resmi untuk menerima tawaran pemerintah, Bahlil langsung menghubungi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, untuk membahas langkah selanjutnya.

Nantinya, ormas tidak langsung mengelola wilayah tambang melainkan melalui badan usaha.