Pengenaan PPN 12 persen termuat dalam  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan pengenaan tarif 12% ini memang beberapa jenis barang dan jasa harganya diprediksi akan naik.

Menurut Wenseslaus, untuk menentukan regulasi yang sehat dalam UU Penyiaran, diperlukan suatu filosofi khusus, yang mana Wenseslaus memandang bahwa filosofi yang harus menjadi landasan perancangan regulasi ini adalah untuk menciptakan level of playing field yang sama bagi semua pelaku industri penyiaran, baik itu televisi maupun platform digital.

Rencana pelarangan iklan produk tembakau akan mempengaruhi usaha media dan periklanan, di mana dalam setahun rata-rata bisnis media dan periklanan dapat memperoleh sekitar Rp9-10 triliun yang didominasi oleh industri tembakau

Rancangan Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) yang tengah disusun DPR memicu gelombang resistensi dari masyarakat pers. Beberapa hari terakhir, kelompok jurnalis dari sejumlah wilayah Nusantara menggelar aksi untuk menggagalkan RUU tersebut karena bertentangan dengan kebebasan pers dan demokrasi.