Impor dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga beras, serta memastikan adanya stok yang cukup untuk melakukan intervensi harga, yang digulirkan melalui operasi pasar beras, gerakan pangan murah, serta penyaluran bantuan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan alokasi anggaran swasembada pangan sebesar Rp139,4 triliun untuk tahun 2025. Dana sebesar itu digelontorkan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional serta memastikan Indonesia tidak bergantung pada impor pangan dari negara lain.

Presiden Prabowo Subianto melakukan terobosan di bidang keuangan negara dengan menempatkan langsung Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di bawah pengawasannya. Artinya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian tak lagi mengawasi Sri Mulyani Indrawati dkk.

Salah satu masalah mendasar dari kegagalan proyek ini adalah minimnya keterlibatan masyarakat lokal, khususnya masyarakat adat, dalam proses perencanaan dan implementasi.