JAKARTA - Wacana perubahan struktur kelembagaan Polri menjadi topik yang tengah dibahas oleh sejumlah pihak, termasuk anggota DPR dan organisasi masyarakat sipil. Perubahan ini mencakup usulan agar Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Panglima TNI, menggantikan posisinya saat ini di bawah Presiden.Terkait wacana ini, TNI menyatakan akan menghormati setiap keputusan resmi negara. TNI juga menegaskan bahwa koordinasi antara TNI dan Polri berjalan dengan baik, terutama dalam menjaga stabilitas nasional."TNI berpegang kepada undang-undang yang mengatur peran dan tugas masing-masing institusi," terang Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal TNI Hariyanto (Kapuspen) kepada wartawan di Jakarta, Senin, 2 desember 2024.Namun, wacana ini menuai kritik dari sejumlah pihak. SETARA Institute menolak keras usulan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) dan (4) UUD 1945 yang secara tegas menempatkan Polri di bawah Presiden. Menurut SETARA, perubahan ini akan mengancam prinsip demokrasi dan supremasi hukum yang dijaga dalam konstitusi.Senada dengan itu, Kompolnas mengingatkan bahwa usulan ini bertentangan dengan cita-cita reformasi. Sejak reformasi 1998, Polri dipisahkan dari TNI yang sebelumnya tergabung dalam ABRI. Langkah ini dianggap sebagai pencapaian penting dalam memisahkan tugas pertahanan negara yang menjadi tanggung jawab TNI, dan tugas keamanan dalam negeri yang diemban Polri."Kalau sekarang ada yang menggagas kembali polisi di bawah TNI, saya kira itu mengkhianati agenda reformasi," ujar Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Muhammad Choirul Anam, di Jakarta.Sementara itu, beberapa anggota DPR, termasuk Deddy Sitorus, menyatakan bahwa usulan ini tengah dikaji lebih lanjut. Tujuannya adalah untuk meninjau ulang struktur kelembagaan agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing institusi.Wacana ini masih menunggu keputusan akhir dari pemerintah dan legislatif. Namun, penolakan dari sejumlah elemen masyarakat menandakan pentingnya mempertimbangkan kembali implikasi usulan ini terhadap stabilitas kelembagaan dan cita-cita reformasi.<h3>Flash Back Pemisahan ABRI</h3>Pemisahan TNI dan Polri merupakan salah satu agenda utama reformasi yang lahir pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998. Sebelumnya, TNI dan Polri tergabung dalam satu institusi bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang memiliki peran ganda dalam bidang pertahanan serta keamanan dalam negeri.Diera reformasi, muncul dorongan kuat untuk memisahkan fungsi dan tugas keduanya demi menciptakan tata kelola institusi yang lebih demokratis. Langkah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memisahkan Polri dari ABRI. Polri diberikan tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, sementara TNI difokuskan pada fungsi pertahanan negara.Pemisahan ini juga bertujuan mengakhiri dominasi militer dalam politik dan pemerintahan yang berlangsung selama Orde Baru. Dengan dipisahkannya Polri dari TNI, Indonesia mencoba membangun institusi keamanan yang lebih profesional dan akuntabel sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Mobil Polisi Sedang Melakukan Penyelidikan Korban Banjir di Kanada Atlantik

 TNI menyatakan akan menghormati setiap keputusan resmi negara. TNI juga menegaskan bahwa koordinasi antara TNI dan Polri berjalan dengan baik, terutama dalam menjaga stabilitas nasional.

Harga Emas Hari Ini

Wacana Perubahan Struktur Polri, Ini Komentar TNI