Ghufron menilai kenaikan PPN menjadi 12% sebagai langkah yang kontraproduktif di tengah pemulihan ekonomi yang masih rapuh. Banyak UMKM saat ini menghadapi tantangan besar untuk bertahan, termasuk penurunan pendapatan, pengurangan tenaga kerja, hingga ancaman kebangkrutan.

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengkhawatirkan rencana pemerintah terkait penyesuaian tarif melalui Harga Jual Eceran (HJE) akan berdampak bagi pekerja di industri hasil tembakau (IHT) nasional. Meskipun pemerintah yang tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2025.

Ini kita baru deflasi. Baru mau kembali lagi karena pemerintah mengangkat program-program barunya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan APBN yang berperan penting untuk menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.