kolom
Di tengah seruan penundaan PPN 12% mengemuka ide legalisasi ekonomi underground. Potensi ekonomi dari bisnis bawah tanah ini memang sangat besar: 15%-20% dari PDB
Ilustrasi pajak.
Suap terhadap tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur, terdakwa pembunuhan pacarnya, mengantarkan penyidik Kejaksaan Agung ke perkara yang lebih besar: seorang mantan pejabat di Mahkamah Agung (MA) sebagai otak pengatur perkara. Bobroknya MA semakin klop dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengebiri Komisi Yudisial.
Presiden Prabowo Subianto optimistis perekonomian RI dapat menggapai pertumbuhan 8 persen. 10 tahun silam Jokowi juga yakin, pertumbuhan ekonomi 7 persen tak terlalu sulit dicapai. Nyatanya hanya 5 persen yang tercapai, diiringi utang yang tak mampu mendongkrak pertumbuhan.
Di tengah buruknya kinerja lembaga peradilan, Solidaritas Hakim Indonesia menuntut kenaikan gaji 242%. Sah-sah saja. Tapi, mengingat masih banyak hakim yang aktif bermain mata dengan koruptor, tuntutan itu harus diimbangi perbaikan sistem, pembinaan dan pengawasan.