Tax Amnesty Berulang Bisa Merusak Reputasi Pemerintah
Kebijakan Tax Amnesty Jilid 3 dilakukan karena kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama dalam kondisi ekonomi yang melambat dan konsumsi masyarakat yang menurun.
Mengupas Harta dan Karier Setyo Budiyanto, Ketua KPK Baru 2024-2029
Penunjukan ini menegaskan harapan terhadap Setyo untuk membawa KPK ke arah yang lebih progresif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lantas bagaimana sepak terjang dan harta kekayaan Setyo?
Menilik Kebijakan Anggaran dalam Pengembangan Komoditas Sawit RI
Indonesia saat ini masih mempertahankan posisi sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, berkontribusi sekitar 50% dari total produksi minyak kelapa sawit global. Hal itu menunjukkan peran penting industri kelapa sawit Indonesia dalam perekonomian global, baik dalam hal ekspor maupun penyediaan lapangan kerja.
Analis Apindo: Tax Amnesty Kebijakan Kurang Ideal, Tapi Dibutuhkan
Seiring masuknya RUU Pengampunan Pajak dalam Prolegnas 2025, kebijakan tax amnesty jilid III kembali disorot khalayak luas. Meskipun sering mendapat kritik, kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia.