Mentan menargetkan optimalisasi lahan rawa (Oplah) seluas 851 ribu hektare, yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu pemerintah juga berupaya melakukan cetak sawah baru di berbagai daerah, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Penyaluran pupuk subsidi kini hanya memerlukan persetujuan dari Kementerian Pertanian, kemudian bisa langsung didistribusikan oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), kemudian pengecer, dan sampai ke petani.

Masyarakat adat menuding proyek ini dilakukan tanpa kajian sosial dan lingkungan yang memadai. Hingga kini, dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tidak pernah dipublikasikan, dan masyarakat setempat tidak diajak berkonsultasi.

Brigade Swasembada Pangan merupakan kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Pertanian (Kementan), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kementerian Pekerjaan Umum.