Pemerintah beralasan penundaan ini diperlukan untuk melakukan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas nasional. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Grand Design ASN 2025-2045 yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada Maret 2025 meskipun anggaran pembangunan IKN telah diblokir Presiden Prabowo Subianto.

BKN juga menerapkan peniadaan jam kerja fleksibel dan penerapan skema kerja efisien dengan Work From Anywhere (WFA) selama dua hari dan Work From Office (WFO) selama tiga hari.

Pemerintah berencana membuka sekitar 300.000–400.000 formasi CPNS 2025 di berbagai kementerian dan lembaga. Namun, jumlah formasi final masih menunggu persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto dan pemetaan kebutuhan masing-masing instansi.