Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia diminta ditinjau ulang. Selain berbiaya mahal dan berisiko besar pada lingkungan, energi nuklir dinilai akan semakin membebani biaya subsidi listrik di masa mendatang.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, masyarakat Indonesia harus menanggung beban lebih berat jika PPN tetap dinaikkan menjadi 12%. Terlebih hal ini berlangsung saat masih banyaknya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas daya beli yang menurun.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda mengatakan sampai saat ini ketimpangan digital masih eksis di Indonesia. Ketimpangan digital ini bersumber dari tiga aspek yakni infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) hingga penggunaan teknologi.

Meskipun manfaatnya besar, layanan BNPL memiliki risiko yang perlu diwaspadai, terutama dalam hal non-performing financing (NPF) atau pembiayaan macet. Jika tidak digunakan dengan bijak, BNPL dapat memicu peningkatan NPF karena pengguna yang gagal melunasi cicilan tepat waktu.