Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa eFishery menandatangani Letter of Undertaking (LoU) dengan para mitra P2P. Dokumen ini menjamin bahwa eFishery akan menanggung sebagian atau seluruh kewajiban apabila terjadi gagal bayar oleh petani yang menjadi peminjam di platform mitra P2P Kabayan.

Permasalahan serius mulai terungkap ketika laporan audit menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam laporan keuangan eFishery.

Jajaran pendiri dan eks direksi eFishery terancam menghadapi kasus hukum di Singapura lantaran dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Mereka diduga melanggar UU Perusahaan serta Kitab UU Hukum Pidana negara setempat karena praktik penipuan.

Menurut pernyataan resmi Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, laporan mengenai kasus ini sudah masuk sejak awal tahun 2024 dan ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa laporan telah diterima oleh Polda Metro Jaya, Mabes Polri, serta lembaga terkait lainnya.