Dua proyek yang paling menonjol adalah Rempang Eco City di Batam dan Tropical Coastland PIK 2 di Tangerang. Selain itu, proyek PSN Food Estate di Papua dan pembangunan di Maluku Utara juga mendapat sorotan karena kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Aktivitas ini melanggar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), yang hanya mengizinkan pembangunan cottage apung dan dermaga wisata di area seluas 180 hektare. Selain itu, pengerukan dilakukan tanpa Perizinan Berusaha, Persetujuan Lingkungan, Dokumen Lingkungan, atau Persetujuan Teknis.

Titiek Soeharto mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut untuk mengganti seluruh biaya pembongkaran. Menurutnya, anggaran besar yang dikeluarkan untuk pembongkaran ini tidak seharusnya menjadi beban negara.

Menurut Trenggono, di beberapa lokasi yang teridentifikasi mengalami kasus serupa antara lain Tangerang, Banten, Batam, Sidoarjo, Surabaya, Bekasi, bahkan hingga Sumenep.