Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kembali mengajukan permohonan agar status tersangkanya dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dibatalkan.

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) bakal menyidangkan kasus etik terkait pungutan liar (pungli) rumah tahanan negara (rutan) pada Rabu, 17 Januari 2024. Terdapat 93 orang pegawai KPK sebagai terperiksa akan disidangkan terkait kasus tersebut.

Laporan soal pelanggaran etik oleh para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mencuat. Dua pimpinan KPK diadukan ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait pelanggaran etik.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa bila terjadi kekosongan pimpinan KPK, maka Presiden harus mengajukan calon penggantinya kepada DPR. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dijelaskan Anggota pengganti dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di DPR sepanjang masih memenuhi persyaratan.