Golput sendiri merupakan hak konstitusi, yang bisa menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi politik yang tersumbat. Namun tak jarang pemerintah mendiskriminasi kaum golput dengan ancaman-ancaman aturan.

Sejumlah kelompok masyarakat mulai mendeklarasikan gerakan golput pada Pilgub Jakarta 2024. Terkini, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta mempromosikan gerakan mencoblos ketiga pasangan calon di pilkada provinsi tersebut. Sikap itu dilandasi kekecewaan terhadap Pilkada Jakarta 2024 yang dinilai tak mewakili aspirasi masyarakat.

Yang penting jangan sampai mengampanyekan orang tidak menggunakan hak pilihnya. KPU tidak akan memfasilitasi kampanye kotak kosong.

Menurut data Populix, kualitas kepemimpinan (82%), visi dan kebijakan yang jelas (76%), kecerdasan (76%), kemampuan memecahkan masalah (72%), dan integritas (69%) menjadi karakteristik utama yang dinilai oleh pemilih.