Dalam kasus tersebut, Bambang Hero memperkirakan kerugian negara akibat penambangan ilegal mencapai Rp271 triliun berdasarkan analisis kerusakan lingkungan. Perhitungan ini kemudian dilengkapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menetapkan total kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Data tersebut menjadi dasar tuntutan Kejaksaan Agung terhadap para terdakwa.

Pergantian kepemimpinan ini terjadi di tengah penurunan kinerja Bank Muamalat, di mana laba tercatat mengalami penurunan sebesar 83,68% secara tahunan (Year on Year/YoY), menjadi Rp8,54 miliar per September 2024.

Hakim menilai proses penegakan hukum yang dilakukan Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai termohon telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum acara pidana.

Upaya ini dilakukan agar memastikan kesejahteraan hewan dalam bentuk venue dan kandang yang layak untuk kuda dapat terpenuhi.