Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana APBN 2025 sebagai modal awal dan memberikan insentif ke desa yang aktif membentuk koperasi. Gubernur dan bupati/wali kota diarahkan memprioritaskan APBD untuk akta notaris dan pendampingan koperasi.

Koperasi didorong menjadi salah satu pemain utama dalam perekonomian Indonesia di masa mendatang. Hingga kini, kontribusi koperasi pada perekonomian nasional masih sangat minim. Jumlah asetnya pun jauh tertinggal dibanding perusahaan swasta maupun BUMN.

Kondisi babak belur peternak sapi perah dan koperasi susu belakangan menjadi sorotan. Industri susu nasional terpuruk menyusul impor yang menguasai 80% dari konsumsi susu nasional. Namun, ada secercah harapan untuk bangkit lewat program makan bergizi gratis (MBG).

Kemenkop juga sudah memerintahkan Lembaga Pembiayaan Dana Bergulir (LPDB) untuk memberikan pembiayaan koperasi susu dengan tujuan meningkatkan volume dan kualitas produksi.