Perkembangan pembangunan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum sejalan dengan deretan groundbreaking yang dilaksanakan selama ini. Tak banyak groundbreaking yang berlanjut sampai ke tahap pembangunan.

Prabowo meminta agar sinergi terjalin tidak hanya terjalin di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan BUMN di berbagai sektor. Kementerian BUMN diharapkan menjadi motor penggerak dalam memaksimalkan potensi ekonomi nasional melalui investasi strategis, peningkatan efisiensi, serta dukungan pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM).

Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah.

Seluruh keputusan dan proses negosiasi pembebasan lahan di IKN merupakan kewenangan Otorita IKN (OIKN). Hal ini karena undang-undang (UU) IKN bersifat lex specialis.