Dalam keterangan yang dirilis KPPU, disebutkan bahwa keuntungan dari penjualan LPG non-subsidi mencapai angka " super jumbo" hingga Rp1,5 triliun. Angka tersebut diklaim mencapai sepuluh kali lipat dibandingkan dengan keuntungan dari penjualan LPG subsidi.

Para ahli hukum juga menilai aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 ini bentuk pembangkangan dari kebijakan yang hierarkinya lebih tinggi.

Standar pengawasan yang dilakukan nantinya bertujuan untuk memastikan penyedia yang terpilih benar-benar memenuhi syarat, memiliki kapasitas yang memadai, dan mampu menyediakan kebutuhan program secara efisien dan efektif.

Bahlil mengatakan, Kementeriannya sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada sehingga KPPU diminta membuktikan jika ada kecurangan yang terjadi termasuk di Proyek Cisem II.