Tata kelola tambang di Indonesia saat ini dinilai belum memberikan kesejahteraan yang merata pada masyarakat. Hal itu karena bisnis tambang dikuasai korporasi atau pemodal besar sehingga cenderung hanya berorientasi mengejar keuntungan. Koperasi hadir sebagai alternatif.

Sejumlah ormas keagamaan mulai menyatakan sikap tegasnya untuk menolak tawaran mengelola tambang dari pemerintah. Pertimbangan kelestarian lingkungan dan fokus pada pelayanan umat menjadi alasan mereka menampik “gula-gula” tersebut.

Dorongan moral tersebut tak lepas dari Laudato Si, sebuah ensiklik Paus Fransiskus yang memusatkan perhatian dan keprihatinan gereja pada kelangsungan bumi sebagai rumah bersama.

Beredar di grup WhatsApp sebuah gambar kwitansi berstempel PLN sebagai pelaksana dengan keterangan “Tanda Bukti Pembayaran Penggantian No ID PLN”. Dalam kwitansi tersebut tampak nominal yang harus dibayarkan sebesar Rp400 ribu. Tak hanya itu, logo PLN juga tercantum di kanan atas tanda terima.