Mahfud mengatakan semakin banyak jumlah Menteri, maka memperluas potensi korupsi.

Realisasi pemilu tersebut disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun dan melalui 14 Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp2,2 triliun.

Dalam putusan itu, tiga hakim yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, mengeluarkan pendapat berbeda (dissenting opinion).

MK tidak menemukan bukti distribusi pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dalil para pemohon dalam sengketa Pilpres 2024.