Koalisi Lintas Organisasi Pers mendorong media ikut mengawal proses demokrasi yang kembali terancam pragmatisme kekuasaan. Hal itu menyusul upaya DPR RI menganulir dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sejumlah akademisi dan pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) menyerukan boikot Pilkada 2024 apabila DPR dan pemerintah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut tidak ada bukti kuat terkait dugaan adanya nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Kembali melanggar etika. Kali ini mengenai sikapnya yang tidak terima dirinya divonis melanggar etika terkait Putusan 90.