Kesenjangan ekonomi antara konglomerat, pejabat, eksekutif perusahaan dengan kelas pekerja di Indonesia semakin lebar. Penghasilan dari kelompok kaya dinilai perlu diredistribusi untuk menjaga kestabilan sosial dan masa depan secara berkelanjutan.

Jika status ojol diformalkan, maka aplikator sebagai perusahaan pemberi kerja juga memiliki hak dalam menentukan atau meningkatkan persyaratan dalam merekrut pekerjanya.

Strategi pengembangan sektor gig perlu menyasar dua arah. Di satu sisi, penting untuk memberikan akses program pengembangan kapasitas bagi pekerja gig. Di sisi lain, penting pula untuk melindungi platform gig agar tetap mampu memberikan kesempatan ekonomi bagi mereka yang kesulitan masuk ke sektor ekonomi formal.

Mereka menuntut agar pemerintah dan perusahaan transportasi online melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang (UU). Selain itu, mereka juga meminta perusahaan aplikasi untuk menurunkan biaya potongan aplikas.