Kebijakan ini disebut sebagai tarif timbal balik, dengan tujuan menyamakan perlakuan tarif antara AS dan negara mitra dagangnya. Namun, langkah ini berisiko menimbulkan perang dagang, yang dapat memicu ketidakpastian ekonomi global.

Tanpa adanya regulasi yang jelas, pekerja yang berangkat secara tidak resmi berpotensi menghadapi berbagai risiko, termasuk eksploitasi tenaga kerja, perbudakan modern, hingga perdagangan manusia. Oleh karena itu, Menteri Karding menegaskan larangan keras bagi siapa pun yang hendak bekerja di negara-negara tersebut tanpa jalur resmi.

Ini sangat menyadarkan. Myanmar telah dilanda begitu banyak bencana, sebagian bencana alam, sebagian lagi bencana buatan manusia. Semua orang menjadi sangat lelah. Kami merasa putus asa dan tidak berdaya.

Pelemahan daya beli juga dipicu oleh lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di awal 2025. Data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan bahwa 60.000 pekerja di 50 perusahaan terdampak PHK, dengan 18.610 kasus terjadi hanya dalam periode Januari-Februari 2025.