Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menjelaskan, masyarakat Indonesia harus menanggung beban lebih berat jika PPN tetap dinaikkan menjadi 12%. Terlebih hal ini berlangsung saat masih banyaknya badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) imbas daya beli yang menurun.

Gen Z cenderung dengan mudah mengeluarkan uang atau tabungan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kondisi ini tentu dapat membuat mereka terancam miskin, bahkan lebih miskin dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% akan resmi diterapkan mulai 1 Januari 2025. Langkah ini diambil untuk menjaga kesehatan APBN yang berperan penting untuk menghadapi tantangan global seperti krisis ekonomi dan pandemi COVID-19.

Ambisi presiden Prabowo menggapai swasembada pangan menghadapi tantangan serius. Peternak sapi kewalahan menahan serbuan susu impor. Sudah begitu digencet pula dengan kewajiban pajak yang mencekik.