Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian besar permohonan terhadap uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. MK juga mengubah sejumlah pasal dalam UU tersebut.

Ironisnya, sejumlah kementerian terkait justru tidak dilibatkan dalam pembahasan aturan itu sekaligus menyampaikan keberatannya atas berbagai dampak dari kebijakan tersebut.

Aturan ini dikhawatirkan bakal mengancam industri hasil tembakau, termasuk para tenaga kerja yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada industri ini.