Perlakuan pemerintah terhadap industri hasil tembakau cenderung diskriminatif dan tidak pernah berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap negara.

Survei menunjukkan bahwa 86% perusahaan media luar-griya diperkirakan akan terdampak oleh PP No. 28/2024, terutama karena pengiklan rokok merupakan sponsor utama dalam industri ini akan dibatasi secara ketat.

Pemerintah lagi-lagi mengeluarkan usulan adanya untuk tambahan dana pensiun yang akan dikenakan kepada buruh. Serikat pekerja tegas menolak program tersebut lantaran kondisi ekonomi yang sedang memburuk.

Pemerintah terus menggerojok masyarakat dengan program yang memotong penghasilan. Padahal jumlah kelas menengah sebagai indikator kemajuan sebuah negara saat ini telah anjlok 4,32 persen dari 21,45 persen pada tahun 2019.