Jokowi juga menaruh perhatian besar pada kampung halamanya, Jawa Tengah. Ia menyatakan dukungannya kepada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, yang maju sebagai pasangan nomor urut 2.

Menjelang Pilkada Serentak 2024, kritik terhadap Sirekap terus berkembang. Salah satunya datang dari Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), yang mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan pada sistem ini.

Bawaslu Jateng berupaya mengidentifikasi apakah Prabowo bertindak sebagai Ketua Umum Partai Gerindra atau sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi krusial karena aturan kampanye mengharuskan pejabat negara bersikap netral dalam pilkada, kecuali jika mengambil cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran yang ditandatangani pada 13 November 2024 oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Surat ini meminta seluruh pemerintah daerah, mulai dari tingkat kota, kabupaten, hingga provinsi, untuk menunda sementara penyaluran bansos hingga Pilkada usai.