Pengamat Politik Ray Rangkuti mengkritik keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut aturan mengenai batas usia minimal calon kepala daerah. Ia menyatakan, keputusan tersebut tidak objektif dan tidak rasional.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Partai Garuda yang menggugat aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur 30 tahun. MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun sejak pelantikan, bukan lagi saat pendaftaran.

Menurutnya, putusan MA itu akan menguatkan landasan hukum bagi Garuda Indonesia untuk mengakselerasi kinerja ke depan.

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengumumkan telah menerima putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi atas pengajuan pembatalan putusan perdamaian yang diajukan oleh dua kreditur perseroan.